TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang banyak menjadi perhatian pembaca yaitu Miftachul Akhyar resmi dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Keputusan itu diambil oleh sembilan ahlul halli wal 'aqdi (ahwa) dalam Muktamar NU yang digelar di Lampung pada Kamis malam, 23 Desember 2021. Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran baru yang isinya memerintahkan kepala daerah melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Berikut ringkasannya:
1. Miftachul Akhyar Terpilih Menjadi Rais Aam PBNU Periode 2021-2026
Miftachul Akhyar resmi dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026. Keputusan itu diambil oleh sembilan ahlul halli wal 'aqdi (ahwa) dalam Muktamar NU yang digelar di Lampung pada Kamis malam, 23 Desember 2021.
"Kami semua sependapat. Tak ada perbedaan pendapat. Kami sepakat dengan musyawarah untuk jadi Rais Aam Al Mukaram KH Miftachul Akhyar," ujar salah satu anggota ahwa, Zainal Abidin, saat membacakan hasil ahwa.
Miftachul merupakan Rais Aam PBNU inkumben. Namun ia bukan terpilih langsung di Muktamar ke-33 NU di Jombang pada 2015. Ia naik menjadi Rais Aam setelah Rais Aam terpilih, yakni Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya karena terpilih menjadi Wakil Presiden RI.
Zainal mengatakan rapat ahwa dipimpin Ma'ruf Amin. Meski Ma'ruf sempat menolak, namun seluruh anggota ahwa lain bersikukuh meminta Ma'ruf memimpin musyawarah tertutup tersebut.
Zainal menuturkan ada salah satu anggota ahwa berpendapat agar Rais Aam PBNU terpilih tidak rangkap jabatan di organisasi yang lain. Hal itu kemudian disetujui oleh semua anggota ahwa. Rais Aam PBNU diminta fokus pada pengembangan dan pembinaan Nahdlatul Ulama ke depan.
"Kami berdialog dengan rais aam terpilih, dia bilang sami na waato na (ikut dan patuh)," kata Zainal.
Hal kedua yang diminta dari anggota ahwa ialah agar Rais Aam PBNU terpilih untuk menerima semua bakal calon Ketua Tanfidziah alias Ketua Umum PBNU. Apalagi jika nanti ada lebih dari satu calon yang memenuhi syarat. "Beliau kembali berkata samina waato na," kata Zainal.
2. Edaran Mendagri Terbit, Izin Usaha Dicabut Jika Tak Pasang PeduliLindungi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran baru yang isinya memerintahkan kepala daerah melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut dilakukan lewat peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut serta memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar.
"Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut," demikian salah satu bunyi Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi yang diteken Tito per 21 Desember 2021.
Dalam Edaran itu, Tito merinci tempat publik yang wajib memasang aplikasi PeduliLindungi, di antaranya adalah fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.
Dalam surat edaran yang sama, Mendagri Tito meminta kepada gubemur, bupati, dan wali kota untuk melakukan sejumlah langkah guna mencegah penyebaran Covid-19 varian Omicron.
Pertama, mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satgas Covid-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain: pencegahan, penanganan, pembinaan; dan dukungan pelaksanaan penanganan Covid-19.
Kedua, mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat Covid-19 untuk menemukan kasus Covid-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
Ketiga, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 varian Omicron.
Keempat, melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lain, di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pengurus tempat ibadah, pengelola hotel, pengelola tempat wisata, pengelola pusat perbelanjaan/mal, dan pelaku usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelima, memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus Covid-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (intensive care unit) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
Keenam, melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70 persen untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin.
"Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua," tulis Tito.
Ketujuh, melakukan vaksinasi anak usia enam tahun sampai dengan sebelas tahun jika sudah memenuhi capaian 70 persen untuk dosis pertama dan lansia 60 persen untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
Kedelapan, dalam rangka deteksi dini varian Omicron, kepala daerah diminta berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes Polymerase Chain Reaction (PCR) S Gene Target Failure (SGTF) serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomik.
Baca: Gus Yahya Unggul dari Said Aqil di Putaran Pertama Pemilihan Caketum PBNU
