Mendagri Tito akan Sanksi Daerah yang Target Vaksinasi Covid-19 Rendah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberi sanksi bagi daerah yang tidak mencapai target 70 persen angka vaksinasi Covid-19 dosis pertama hingga akhir 2021.

"Bagi daerah yang tidak mencapai target akan kami beri teguran dan diberikan sanksi berupa disinsentif atau tidak akan diberikan tambahan dana insentif daerah," ujar Tito lewat keterangan tertulis, Jumat, 17 Desember 2021.

Sebaliknya, bagi daerah yang telah memenuhi target, ujar Tito, akan diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat tambahan Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Salah satu daerah yang belum mencapai target 70 persen vaksinasi Covid-19 dosis pertama adalah Provinsi Sumatera Barat. Hari ini, Tito datang langsung ke Sumbar untuk mengetahui hambatan yang dihadapi daerah dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.

Sejumlah kepala daerah yang capaian angka vaksinasinya masih rendah menjelaskan sejumlah kendala yang masih dihadapi. Wakil Bupati Agam Irwan Fikri menyatakan selain banyaknya penduduk dan luasnya daerah, kekurangan vaksinator turut menjadi penghambat percepatan vaksinasi.

Kemudian, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur juga melaporkan banyak masyarakatnya yang masih tidak percaya adanya Covid-19. Ia mengaku, setiap hari pemda selalu menggeber program vaksinasi bersama TNI-Polri.

"Angkanya masih 49,2 persen. Dosis vaksin tidak kekurangan. Kami juga sudah menerbitkan surat edaran untuk mempercepat vaksinasi. Namun, ketika kami datangi warga, ada yang sedang melaut atau berkebun, karena itu menjadi salah satu hambatan kami," ujar dia.

Merespons berbagai permasalahan itu, Tito membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan daerah. Salah satunya ialah mengirim para tenaga kesehatan dari pusat ke daerah-daerah yang membutuhkan vaksinator.

Kemudian terkait dengan masih adanya masyarakat yang belum bersedia mengikuti vaksinasi, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah harus melakukan pendekatan sosiologis. Pengalaman selama Pilkada, terutama dalam mencari dukungan, bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin Covid-19.

Baca: Kebut Vaksinasi Covid-19 di Aceh, Mendagri Minta Kepala Daerah Tangkal Hoaks

DEWI NURITA