Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Imparsial Minta Evaluasi Pendekatan Militer di Konflik Papua

Reporter

image-gnews
Sejumlah prajurit TNI dan Polri melaksanakan apel kesiapan pasukan pengamanan pembukaan Peparnas XVI Papua di Jayapura, Papua, Jumat 5 November 2021. Sebanyak 1.400 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pembukaan Peparnas XVI Papua yang dijadwalkan dibuka Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Sejumlah prajurit TNI dan Polri melaksanakan apel kesiapan pasukan pengamanan pembukaan Peparnas XVI Papua di Jayapura, Papua, Jumat 5 November 2021. Sebanyak 1.400 personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pembukaan Peparnas XVI Papua yang dijadwalkan dibuka Wapres Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengapresiasi wacana Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang akan mengutamakan pendekatan humanis untuk menyelesaikan masalah di Papua. Ia berharap janji Andika itu tidak hanya sebatas wacana.

"Biar tidak berhenti hanya wacana, pernyataan yang disampaikan oleh Panglima TNI tersebut menjadi bermakna jika diikuti oleh langkah nyata dengan mengevaluasi secara menyeluruh dan adanya koreksi terhadap kebijakan keamanan selama ini," ujar Ghufron Sabtu, 27 November 2021.

Imparsial menyatakan pendekatan yang lebih humanis terhadap Papua penting dan sudah seharusnya diutamakan. Apalagi persoalan Papua yang kompleks tidak bisa didekati dengan pendekatan keamanan yang militeristik seperti yang selama ini digunakan TNI.

"Faktanya, pendekatan keamanan yang militeristik alih alih menyelesaikan, yang terjadi justru melahirkan berbagai kekerasan politik dan pelanggaran HAM yang melibatkan aktor keamanan termasuk militer itu sendiri," kata Ghufron.

Secara prinsip, Ghufron mengatakan evaluasi atas kebijakan keamanan di Papua seharusnya menjadi agenda yang didorong dan dijalankan oleh institusi sipil. Unsur pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Pertahanan hingga parlemen, yang harus mengevaluasi, bukan dari militer saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia mengingatkan hal ini menjadi prinsip dalam relasi hubungan sipil militer di negara demokrasi. Pembentukan kebijakan domainnya otoritas sipil, sedangkan institusi militer menjadi pelaksana kebijakan.

Oleh karena itu, Ghufron menegaskan militer harus tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh otoritas sipil. "Sayangnya, selama ini fungsi pengawasan otoritas terhadap penyelenggaraan sektor keamanan di Papua belum dijalankan secara optimal," kata dia.

Baca: Satgas Nemangkawi Menangkap Anggota KNPB Temianus Magayang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Bantuan 769 Alpalhankam, TNI Sebut Sebagian Besar Buatan Dalam Negeri

2 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Hariyanto (kiri) menjawab pertanyaan jurnalis pada sela-sela kegiatannya menghadiri geladi bersih puncak peringatan HUT Ke-79 TNI di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Soal Bantuan 769 Alpalhankam, TNI Sebut Sebagian Besar Buatan Dalam Negeri

Kapuspen TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, mengatakan peralatan yang digunakan oleh prajurit TNI lambat laun akan lebih banyak berasal dari produksi dalam negeri.


Didukung 209 Anggota, Berikut Daftar Lengkap Tim Kampanye Andika Perkasa-Hendrar Prihadi

3 jam lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa (paling kiri) dan Hendrar Prihadi (paling kanan) hadir di Kantor DPC PDIP Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Senin, 9 September 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Didukung 209 Anggota, Berikut Daftar Lengkap Tim Kampanye Andika Perkasa-Hendrar Prihadi

Paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi didukung 290 anggota tim pemenangan. Tim pemenangan diketuai oleh adik Gus Dur, Umar Wahid Hasyim.


TNI Siap Bantu Evakuasi WNI di Lebanon, Kapuspen: Tunggu Petunjuk dari Kemenlu

3 jam lalu

Anggota pasukan Satgas TNI UNIFIL berdiri bersama di Khiam, dekat perbatasan dengan Israel, di Lebanon selatan 9 Oktober 2023. REUTERS/Aziz Taher
TNI Siap Bantu Evakuasi WNI di Lebanon, Kapuspen: Tunggu Petunjuk dari Kemenlu

TNI siap membantu dalam evakuasi atau pemulangan WNI yang berada di Lebanon ke Indonesia termasuk prajurit TNI yang bertugas di sana.


Megawati hingga Ganjar Pranowo Jadi Juru Kampanye Andika Perkasa-Hendi

6 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Politikus Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hadiri di pembukaan Rapat Kerja Nasional V PDIP,  Ancol, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2024. Dalam orasinya Mega mengatakan partainya tak akan mundur meski merasa pemilu kali ini partainya telah dirugikan, dia tetap menyuarakan kepada kadernya untuk terus maju untuk menegakan sistem demokrasi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati hingga Ganjar Pranowo Jadi Juru Kampanye Andika Perkasa-Hendi

Sebanyak 290 anggota pemenangan Andika Perkasa-Hendi dikukuhkan. TIm pemenangan diketuai oleh adik Gus Dur, Umar Wahid Hasyim.


Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

7 jam lalu

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ditemui seusai menggelar doa bersama dengan anak yatim-piatu menjelang HUT ke-79 TNI, di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Tempo/Novali Panji
Panglima TNI Minta Komandan Satuan Beri Penyuluhan Hukum dan HAM ke Prajurit

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, meminta komandan satuan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum dan hak asasi manusia (HAM) ke prajurit TNI.


Ziarah Nasional HUT ke-79 TNI, Panglima TNI Tabur Bunga di Makam Ahmad Yani hingga BJ Habibie

7 jam lalu

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, saat ziarah ke makam BJ Habibie, di Taman Makam Pahlawan Utama (TMPU), Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Ziarah Nasional HUT ke-79 TNI, Panglima TNI Tabur Bunga di Makam Ahmad Yani hingga BJ Habibie

Peletakan karangan bunga itu dalam rangka Ziarah Nasional menyambut HUT ke-79 TNI.


Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

Prabowo berharap persatuan bisa menjadi modal untuk percepatan menuju cita-cita bangsa.


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

1 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.