TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Letnan Jenderal Teguh Pudji Rumekso, menyebut, Kemenko Polhukam akan mengkaji penyebutan kelompok bersenjata di Papua. Saat ini, TNI dan Polri memiliki perbedaan penyebutan.
TNI menggunakan kembali sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM), sementara Kepolisian masih menggunakan terminologi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Teguh mengatakan, Kemenko Polhukam belum bisa memastikan apakah penyebutan OPM seperti yang dilakukan TNI akan dijadikan keputusan negara atau tetap menggunakan istilah KKB. Namun, dia menyebut, penyebutan ini masih perlu dikaji oleh tim kecil. "Nanti akan dikaji oleh tim kecil," ujar Teguh saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 20 April 2024.
Teguh membenarkan, tim kecil yang akan mengkaji apakah perlu dilakukan perubahan istilah KKB menjadi OPM atau tidak terdiri dari berbagai institusi. Beberapa institusi yang akan tergabung dalam tim kecil itu diantaranya TNI, Polri, dan Kemenko Polhukam.
Adapun perubahan penyebutan di TNI sesuai instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui surat perintah tertanggal 5 April 2024. Panglima memerintahkan Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih dan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari serta jajaran untuk menggunakan kembali sebutan OPM.
Sementara itu, pihak kepolisian tidak sependapat dengan penggantian nama kelompok bersenjata di Papua tersebut. Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz 2024 Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan kepolisian masih tetap menggunakan istilah KKB. Pertimbangannya, Polri masih melakukan operasi penegakan hukum di Papua. "Alasannya karena masih operasi penegakan hukum," ujarnya.
TNI dan Polri tercatat sudah berulang kali mengganti label kelompok bersenjata di Papua. Pada masa pemerintahan Orde Baru, kelompok bersenjata di Papua dinamai OPM. Di masa Reformasi, lima kali pemerintah menggantinya, dari KKB, kelompok kriminal separatis bersenjata, kelompok separatis teroris, hingga kelompok teroris. Meski TNI mengubahnya, kepolisian memilih tetap menggunakan penyebutan KKB.
HENDRIK YAPUTRA
Pilihan Editor: Kapendam Cendrawasih Bantah Tudingan TPNPB-OPM soal Zona Perang di Paniai Papua
