Patuhi Putusan MK, Pemerintah Akan Lakukan Perbaikan UU Cipta Kerja

Reporter

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sambutan saat Penyerahan Mobil Listrik untuk Mendukung Kegiatan Presidensi G20 di Indonesia tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 24 November 2021. Hyundai menyerahkan 42 unit mobil listrik, yang akan digunakan sebagai kendaraan resmi delegasi Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu poin putusan MK, memerintahkan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK," ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Kamis, 25 November 2021.

Putusan MK hari ini menyatakan bahwa UU Cipta kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK yaitu paling lama dua tahun setelah putusan dibacakan. 

Pemerintah, ujar Airlangga, juga akan mematuhi putusan MK yang memerintahkan pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan dilakukan perbaikan atas pembentukan UU Cipta kerja.

"Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan sebaik-baiknya arahan sebagaimana dimaksud dalam putusan MK," ujar Airlangga.

Pada November 2020, KSPI mengajukan permohonan uji materi UU Cipta Kerja ke MK. Permohonan itu teregistrasi pada 12 November 2020 dengan Nomor Perkara: 101/PUU-XVIII/2020.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia selaku penggugat menilai UU Cipta Kerja cacat prosedur dari tahap awal hingga penetapannya. Dalam gugatannya, buruh menuntut agar hakim konstitusi mencabut atau membatalkan UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada Oktober 2020.

Hasil uji formil dan materil UU Cipta Kerja diputuskan dalam Sidang MK hari ini. Dalam pokok permohonan, majelis hakim menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan."

"Menyatakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," kata Ketua Majelis Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Mahkamah Konstitusi, siang ini.

 

DEWI NURITA

Baca: MK Putuskan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945, Apa Artinya?






Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

6 jam lalu

Buruh Tolak Kenaikan UMP, Tuntut Sebesar Angka Inflasi Plus Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menanggapi kenaikan UMP di beberapa provinsi.


Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

1 hari lalu

Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Tekanan pada inflasi diperkirakan masih tinggi, terutama pada akhir tahun, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan tahun baru.


Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

2 hari lalu

Airlangga: Digitalisasi Ekonomi Buka Peluang Kewirausahaan

Airlangga mengatakan digitalisasi ekonomi yang berlangsung masif telah membuka peluang kewirausahaan.


Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

3 hari lalu

Pengusaha Ajukan Uji Materiil Aturan Kenaikan Upah, Buruh Kecam Keras: Serakah

Serikat buruh merespons rencana pengusaha yang akan mengambil langkah uji materiil terkait Peraturan kenaikan upah.


Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

3 hari lalu

Airlangga Pantau Harga dan Stok Pangan di Kalimantan Barat, Antisipasi Inflasi Akhir Tahun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan pasokan sejumlah komoditas pangan


Airlangga Sebut Investasi Hulu Migas Harus Tetap Berjalan di Tengah Transisi Energi

3 hari lalu

Airlangga Sebut Investasi Hulu Migas Harus Tetap Berjalan di Tengah Transisi Energi

Airlangga melihat perlu kebijakan untuk mendorong minat investasi. Apalagi, peningkatan produksi migas di dalam negeri merupakan cita-cita bersama.


Airlangga Yakin Indonesia Bisa Jadi Raja Energi Hijau, Jika Dikerjakan Serius

4 hari lalu

Airlangga Yakin Indonesia Bisa Jadi Raja Energi Hijau, Jika Dikerjakan Serius

Menko Airlangga menyebut Indonesia bisa menjadi raja di sektor energi hijau, menyusul gelar Arab Saudi yang dikenal sebagai raja minyak dunia.


Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

4 hari lalu

Ajukan Uji Materiil Permenaker Soal UMP 2023, Apindo Tunjuk Denny Indrayana jadi Ketua Tim Hukum

Kalangan pengusaha akan mengajukan gugatan uji materiil atas Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal penetapan UMP tahun 2023 ke Mahkamah Agung.


Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

4 hari lalu

Inilah Profil Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Pengganti Aswanto

Sebelum diangkat menjadi Hakim Konstitusi, Guntur Hamzah diketahui sempat menjadi Sekretaris Jenderal MK dan guru besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.


Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

4 hari lalu

Airlangga Buka Peluang Revisi Regulasi untuk Mendorong Industri Migas

Airlangga Hartarto meminta agar SKK Migas melakukan langkah-langkah agar situasi iklim investasi maupun insentif bisa lebih baik di industri migas.