TEMPO.CO, Jakarta - Ketua PBNU Habib Muhammad Salim Al Jufri meminta Ketua PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak memprovokasi sejumlah pengurus wilayah untuk mendesak agar pelaksanaan Muktamar NU ke-34 dipercepat.
Menurut Salim jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung akan diputuskan dalam rapat PBNU. “Mari kita serahkan PBNU untuk memutuskan kapan pelaksanaan muktamar, sesuai amanat Munas dan Konbes kemarin. Itu domain PBNU. Jangan bikin gaduh,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin, 22 November 2021.
Muktamar NU ke-34, yang salah satu agendanya memilih Ketua Umum PBNU, sedianya dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021. Namun, jadwal acara tersebut rencananya akan digeser mengingat kebijakan pemerintah yang akan menerapkan PPKM level 3 memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Muncul dua arus wacana di antara dua kelompok kiai yang akan berkontentasi dalam pemilihan Ketum PBNU.
Kelompok Said Aqil Siradj disebut-sebut menginginkan Muktamar diundur pada akhir Januari 2022 agar sesuai dengan momen Harlah NU. Sementara itu, kelompok pendukung Yahya Staquf disebut menginginkan Muktamar dipercepat pada 17-19 Desember sebelum berlakunya PPKM. Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar merupakan salah satu yang disebut mendukung agar Muktamar NU dipercepat.
"Ada 27 pengurus Wilayah, 25 merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU dan 2 Rais Syuriah PWNU semalam bertemu dan mendukung keinginan Rais Aam agar Muktamar dipercepat," kata Gus Ipul kemarin.
Hingga Jumat pekan lalu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan belum ada keputusan terkait rencana perubahan waktu penyelenggaraan Muktamar. "Kami akan rapatkan dulu. Kita musyawarahkan terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Sekjen," ujar Said lewat keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat, 19 November 2021.
Belum ada informasi mengenai kapan rapat akan digelar. Tempo mencoba menghubungi sejumlah pengurus PBNU, namun tidak mendapat respons. Sejumlah sumber menyebut rapat akan digelar pekan ini. "Masih akan ditentukan," ujar Ketua PBNU Marsudi Syuhud, saat dikonfirmasi ihwal informasi tersebut, kemarin.
Rais Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir mengingatkan agar jadwal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU di Lampung diputuskan berdasarkan data dan fakta kondisi objektif, bukan karena kontestasi kedua kelompok.
Gus Nadir menyarankan agar keputusan tanggal pelaksanaan Muktamar sebaiknya jangan hanya diputuskan oleh empat orang saja, yakni Rais Am, Katib Am, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sebab, empat orang itu sudah diasosiasikan dengan dua kelompok yang akan berkontentasi, sehingga kondisi itu menyebabkan deadlock.
Ia mengusulkan pengambilan keputusan melibatkan Majelis Tahkim yang berisikan 11 ulama sepuh dan juga mendengar langsung persiapan Muktamar dari Ketua Panitia Pengarah dan Ketua Panitia Pelaksana. "17 orang inilah yang sebaiknya bermusyawarah dan mengambil keputus an bersama. Musyawarah adalah tradisi para ulama yang harus dijaga kelangsungannya. Majelis Tahkim memang dirancang untuk menengahi berbagai persoalan krusial di Muktamar," ujar Gus Nadir.
Ia mengingatkan Muktamar NU bukan hanya soal pemilihan atau regenerasi kepengurusan, tapi lebih besar dari itu, soal peranan NU dalam mempersiapkan warganya di tengah perubahan sosial. "Akan sangat tragis dan ironis kalau menjelang momen 100 tahun NU, terjadi polarisasi yang amat tajam di tubuh NU. Ini tentu saja akan menganggu kerja keumatan atau khidmat NU ke depannya," ujar Gus Nadir.
DEWI NURITA
Baca Juga: Muktamar NU Diundur atau Dipercepat, Said Aqil: Keputusannya di Rapat PBNU
