TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil ujian seleksi tahap pertama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru 2021, Jumat, 8 Oktober 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengumumkan adanya kebijakan penyesuaian nilai ambang batas setelah pemerintah mendapat masukan dari sejumlah pihak.
Sebelumnya, kebijakan afirmasi hanya diberlakukan bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik, yakni mendapat 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis, kemudian tambahan nilai 15 persen untuk usia di atas 35 tahun, 10 persen bagi penyandang disabilitas, dan 10 persen bagi guru honorer K-II.
Pemerintah kemudian memberikan tambahan afirmasi melalui penyesuaian nilai ambang batas, yaitu 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10 persen dari nilai maksimal manajerial-sosiokultural dan wawancara untuk peserta usia di atas 50 tahun. Lalu tambahan 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis untuk semua peserta.
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah mengumumkan bahwa hasil ujian seleksi pertama guru ASN PPPK tahun 2021 adalah 173.329 peserta dinyatakan lulus formasi atau sebanyak 53,7 persen formasi guru terisi dari 322.663 formasi yang mendapatkan pelamar pada ujian seleksi tahap pertama.
"Mewakili Kemendikbudristek, kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya untuk para guru honorer yang dinyatakan lulus ujian seleksi pertama dan mendapatkan formasi. Kepada para peserta yang belum lulus, jangan berkecil hati. Tetap semangat karena ujian seleksi kesempatan kedua dan ketiga masih sangat terbuka,” ujar Nadiem dalam konferensi pers daring, Jumat, 8 Oktober 2021.
Pengamat pendidikan Doni Kusuma menilai kebijakan afirmasi pemerintah ini sudah tepat. "Untuk yang berusia di atas 50 tahun, kebijakan ini sudah lebih baik dari afirmasi sebelumnya, karena mereka yang sudah lama mengajar bisa dianggap memiliki kompetensi teknis yang sudah baik. Begitu pun untuk mereka yang di bawah 50 tahun, tambahan afirmasi 10 menurut saya cukup adil," ujar Doni saat dihubungi Tempo pada Jumat, 8 Oktober 2021.
Berbeda dengan Doni, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menilai kebijakan afirmasi ini masih setengah hati. Sebab, kebijakan khusus dibuat untuk guru honorer, namun mekanisme pengadaan PPPK tetap mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 1169/2021 yang mengatur nilai ambang batas berjenjang. Sehingga, guru yang lolos passing grade, belum tentu lolos seleksi PPPK, karena masih ada sistem perankingan.
Jika peserta PPPK di satu sekolah tidak mencapai ambang batas kategori 1, barulah kemudian ambang batas kategori 2 dipakai. Jika kemudian peserta tes PPPK juga tidak mampu mencapai ambang batas kategori 2, barulah kemudian menggunakan ambang batas kategori 3 untuk aspek kompetensi teknis yang nilainya diturunkan.
"Jadi ada tiga jenjang. Semula harapan kami adalah poin 100 persen nilai afirmasi ambang batas kompetensi teknis diletakkan di lapisan pertama, khususnya bagi honorer tua dan K-2, bukan di lapisan kedua. Ini namanya afirmasi setengah hati," ujar Iman saat dihubungi Tempo pada Jumat, 8 Oktober 2021.
Menurut Iman, akibat kebijakan afirmasi yang setengah hati ini, angka peserta yang lulus tersebut masih sangat jauh dari target. Pemerintah sedianya membuka rekrutmen untuk 1 juta guru melalui seleksi PPPK sebagai solusi untuk mengatasi kebutuhan guru di Indonesia.
Sayangnya, target tersebut masih jauh dari capaian lantaran formasi yang diusulkan pemerintah daerah hanya 506.247 formasi, itu pun tak seluruhnya diisi pelamar. "Sekarang pengumuman, yang lolos cuma 100 ribu sekian. Mas Nadiem dalam sambutannya malah menganggap itu prestasi," ujarnya.
Infografis Data Guru Pensiun dan Kebutuhan Guru. Dok. Friski Riana
Senada, Pengamat Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jejen Musfah menilai kebijakan afirmasi ini belum sepenuhnya berpihak kepada guru honorer. Untuk guru di bawah usia 50 tahun misalnya, pemerintah memberi seluruh peserta seleksi tambahan nilai afirmasi sebesar 10 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis. Afirmasi tambahan tidak diberikan berdasarkan lama mengajar.
"Jadi mereka yang sudah lama mengabdi belum tentu lolos PPPK, karena ada ambang batas berjenjang kategori 1-3 itu, sehingga jika dalam sekolah yang sama, guru tua bisa kalah dari guru muda," ujar dia. "Tuntutan para guru itu kan, honorer yang mengabdi pada masa tertentu mestinya langsung lolos".
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda sebelumnya menyebut, jika pemerintah tidak memiliki semangat afirmasi dalam proses seleksi PPPK Guru, bisa-bisa kebutuhan guru ini baru terisi tujuh tahun kemudian. Padahal, ujar dia, puluhan ribu guru akan pensiun setiap tahunnya. Sementara kebutuhan guru per hari ini, ujar dia, sekitar 1,4 juta guru dan belum ditambah yang akan pensiun.
Huda mengapresiasi penyesuaian afirmasi yang diberikan pemerintah saat ini, namun ia memberikan catatan agar dilakukan perbaikan untuk seleksi tahap dua dan tiga. Huda sebelumnya mengusulkan materi kompetensi teknis disesuaikan dengan kemampuan guru. Bahkan, ada opsi, kalau memungkinkan kompetensi teknis ini dikeluarkan saja dari materi ujian seleksi karena banyak dikeluhkan memberatkan para guru.
"Kami apresiasi kebijakan saat ini dan untuk dijadikan sebagai momentum perbaikan bahwa semestinya tidak perlu menunggu ada dinamika dulu baru kemudian dilakukan penyesuaian. Semangat kita untuk melakukan perbaikan ini di masa-masa yang akan datang, terutama terkait dengan seleksi guru honorer untuk menjadi PPPK ini, sekali lagi, perlu perlakuan afirmasi khusus dan keberpihakan khusus dari pihak pemerintah," ujar dia.
DEWI NURITA
Baca Juga: Guru yang Lulus PPPK Hanya 90.836 jika Tanpa Tambahan Nilai Afirmasi
