Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pendiri Drone Emprit Nilai Fenomena Buzzer Sudah Jadi Profesi

Reporter

image-gnews
Ilustrasi buzzer. Shutterstock
Ilustrasi buzzer. Shutterstock
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, mengatakan fenomena pendengung atau buzzer kini telah berubah menjadi profesi. Para buzzer, menurut dia, sebagian besar adalah otomatisasi dari algoritma.

Buzzer ini yang disebut sebagai cyber troops,” kata Fahmi dalam webinar yang diadakan oleh Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah pada Kamis, 30 September 2021. 

Lebih lanjut, Fahmi menjelaskan mengenai computational propaganda, yaitu bot, algoritma, atau otomatisasi. Bot tersebut digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

“Ini yang disebut bot-nya. Bot ini banyak dipakai oleh aktor-aktor politik,” katanya. 

Selain itu, Fahmi juga menerangkan soal cyber troops. Pada umumnya pendengung jenis ini dimiliki oleh pemerintahan, militer, partai politik hingga industri. Ia menjelaskan mereka memiliki struktur. “Di dalamnya ada influencer/buzzer dan tim-tim fans untuk amplifikasi followersnya,” jelas Fahmi.

Fahmi menegaskan bahaya buzzer tidak hanya memanipulasi opini publik, tetapi juga terdapat pola yang dilakukan untuk melawan pihak lain. Salah satu caranya ialah dengan melalui trolling (pelecehan), kampanye hitam, dan mempolarisasi masyarakat di dunia maya. 

Dalam konteks politik di Indonesia, buzzer telah banyak digunakan oleh politisi. Menurut Fahmi hal ini mengkhawatirkan kelangsungan demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, Fahmi mengatakan bahwa buzzer bekerja secara bersembunyi. “Sembunyi di balik nama, sembunyi di balik pola,” katanya. 

Ia menyarankan untuk banyak melakukan riset dan mengekspos hasilnya, terutama secara real time. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang manipulasi opini yang sedang dimainkan buzzer

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kita tunjukkan ke publik bahwa mereka lagi diserang oleh buzzer tertentu. Kita kasih tau bahwa berita ini hoaks, dan sebagainya,” tambah Fahmi.

Sedangkan Sekretaris Lembaga Hikmah Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali menyatakan keberadaan buzzer sangat mengkhawatirkan persatuan masyarakat Indonesia yang beragam. 

Ia menilai fenomena buzzer tumbuh subur, terutama ketika menyangkut proses politik seperti pemilu. Ghazali bahkan mengatakan buzzer tersebut bukan hanya bekerja secara sukarela, tetapi ada juga organisasi yang mengatur secara profesional. “Banyak juga buzzer yang menjadi jasa profesional,” kata dia.  

Baca juga: Mahfud MD: Buzzer itu Hama, tapi Konsekuensi Demokrasi

SRI RAHMAWATI | MAGANG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

5 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.


Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.


Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

2 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan pers di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.


Indonesia Sumbang Pemain Judi Online Terbanyak, Sosiolog Unair: Faktor Salah Gaul

3 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Indonesia Sumbang Pemain Judi Online Terbanyak, Sosiolog Unair: Faktor Salah Gaul

Dosen sosiologi Unair menyebut candu judi online di Indonesia dipicu berbagai faktor, salah satunya pergaulan negatif.


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

4 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

5 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

5 hari lalu

Standard Chartered. REUTERS/Bobby Yip
Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

6 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kisah Komikus Jepang Sindir Indonesia Lebih Pilih Cina 6 Tahun Lalu

7 hari lalu

Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Diubah
Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Kisah Komikus Jepang Sindir Indonesia Lebih Pilih Cina 6 Tahun Lalu

Jauh sebelum wacana kereta cepat Jakarta-Surabaya, ada komikus yang pernah sindir Indonesia lebih pilih Cina dari pada Jepang.