TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa kehadiran pendengung (buzzer) dalam sistem demokrasi di Indonesia tak bisa dihindari. Meski begitu, ia mengakui buzzer merupakan hama dari demokrasi.
"Pastilah itu kita melihat itu (buzzer) hama demokrasi. Konsekuensi dari demokrasi," kata Mahfud MD dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu, 29 September 2021.
Mahfud mengatakan pada masa ini, orang sebenarnya lebih bebas berbicara. Situasi demokrasi tak seperti di era Orde Baru, yang memungkinkan orang hilang jika bersuara terlalu lantang. Namun kebebasan ini membuat sejumlah orang mengorganisir diri dan menjadi buzzer.
Meski begitu, Mahfud mengaku sulit membedakan warga yang benar-benar bersuara dengan para buzzer. Ia mencontohkan orang-orang yang membela pemerintahan Presiden Joko Widodo atau terlalu berpandangan kanan, kerap disebut sebagai buzzer. Padahal, menurut dia, dibanding yang mendukung, suara yang memprotes kebijakan Jokowi lebih banyak bertebaran.
"Sehingga saya agak sulit mendefinisikan yang buzzer itu yang mana ya. Saya sendiri enggak tahu ya," kata Mahfud.
Mahfud pun mengklarifikasi isu bahwa Istana memelihara buzzer. Ia mengaku tak pernah mengetahui adanya buzzer yang dikoordinir oleh Istana.
"Saya sendiri kan ada di Istana. Katanya Istana memelihara buzzer. Saya enggak pernah lihat. Bagaimana memeliharanya itu? Wong saya juga tidak pernah melihat dan tidak tahu siapa itu yang mengorganisasikan," kata dia.
