IDAI: Banyak Pembelajaran Tatap Muka Tak Ketat Protokol Kesehatan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (PTM) Aman Bhakti Pulungan mengatakan banyak laporan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah tak ketat protokol kesehatan. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko penularan kasus Covid-19 yang lebih besar pada anak dan lingkungan di sekitarnya.

"Banyak laporan ke kami, (PTM) ini dimulai dengan anak yang tidak diimunisasi dan juga ada daerah pada saat itu positivity rate-nya belum di bawah 8 persen dengan PCR. Dan juga anak ada yang buka masker dan makan di sekolah," kata Aman dalam diskusi daring Ahad, 26 September 2021,

Aman mengatakan IDAI mendukung penuh pelaksanaan sekolah tatap muka. Namun dalam penerapannya, sejumlah persyaratan harus dijalankan untuk menjamin keamanan anak. IDAI memberi sejumlah persyaratan dan rekomendasi.

Pertama, PTM seharusnya diuji coba dan dimulai oleh anak-anak yang telah diimunisasi saja. Selain itu, angka positivity rate kasus Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan PTM harus di bawah 8 persen.

"Seluruh guru, seluruh keluarga, pegawai juga sudah harus diimunisasi. Saat awal dibuka tak boleh buka masker di sekolah, makan minum di sekolah," kata Aman.

Selain ini, uji coba PTM ini seharusnya dicoba dulu selama 3 jam saja. Itupun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sirkulasi udara yang bagus, dan jumlah muridnya yang dibatasi. Namun di lapangan, Aman mengatakan hal ini tidak sepenuhnya dijalankan.

"Dapat laporan juga dari teman-teman bahwa poliklinik mulai penuh dengan anak sekolah yang terpapar. Kalau ada anak yang komorbid atau keluarganya, ini akan jadi masalah baru," kata dia.

Dari data IDAI, 50 persen orang tua masih ingin anak di rumah. Namun ada 50 persen lain yang ingin pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan dengan berbagai alasan. Data IDAI juga menunjukkan hampir 60 persen keluarga di Indonesia menyadari bahwa Indonesia akan terus hidup dengan pandemi. "Berarti kita harus mengawal mereka semua untuk sekolah tatap muka yang aman. Jadi harus ada jaminan," kata Aman.

Baca juga: FSGI Minta Pemerintah Evaluasi Sekolah Tatap Muka