Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Konflik Tanah Urut Sewu: Bermula dari Izin Latihan TNI AD, Berujung Penguasaan

Reporter

image-gnews
Kepala Urusan Perencanaan Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Parijo, menunjukkan patok batas tanah yang disertifikat hak pakai oleh TNI AD. TEMPO/JAMAL A. NASHR
Kepala Urusan Perencanaan Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Parijo, menunjukkan patok batas tanah yang disertifikat hak pakai oleh TNI AD. TEMPO/JAMAL A. NASHR
Iklan

TEMPO.CO, Kebumen - Basiran tak pernah tahu tanahnya didatangi petugas pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Warga Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal, Kebumen itu tiba-tiba mendengar kabar tanahnya sudah pasangi patok dan disertifikatkan hak pakai atas nama TNI AD.

Sertifikat hak pakai untuk TNI AD atas tanah di Ambalresmi seluas 47,72 hektare dan empat desa lainnya diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang atau BPN Sofyan Djalil kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa di Markas Komando Daerah Militer IV Diponegoro Kota Semarang pada 12 Agustus 2020.

Empat desa lain di Urut Sewu Kebumen yang turut diterbitkan sertifikat untuk TNI AD adalah Desa Sumberjati 55,42 H, Kenoyojayan 24,78 H, Tlogodepok 59,58 H, dan Tlogopragoto 25,68 H. Kemudian BPN juga menerbitkan sertifikat serupa untuk tanah di Desa Brecong 65,24 H dan Mirit 22,98 H untuk TNI AD.

Terbaru, BPN menerbitkan sertifikat untuk TNI AD tanah di Desa Lembupurwo 84,51 H dan Entak 78,38 H. Sertifikat diserahkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Jateng yang baru menjabat Dwi Purnama kepada Andika di Markas Resor Militer 072 Pamungkas Yogyakarta pada Sabtu, 4 September 2021. Kini total tanah di pesisir Urut Sewu yang telah disertifikat hak pakai TNI AD adalah 464,327 H.

Basiran mengaku tak dilibatkan ketika BPN dan TNI AD mengukur tanah di pesisir Urutsewu tersebut. Pengukuruan dilakukan maraton di 15 desa sejak 19 Februari 2020. "Pengukuran seperti colongan (mencuri-curi), tidak ada yang tahu," kata Basiran pada 23 Maret 2021. Tiba-tiba, tanahnya masuk dalam wilayah yang dipatok TNI AD.

Berdasarkan surat perjanjian jual beli yang dimiliki Basiran, tanah tersebut dia beli pada 3 Agustus 1988. Dalam dokumen yang bermaterai Rp 1.000 dan bernomor Persil 1620 tersebut, tanah Basiran berbatasan dengan laut di sebelah selatan. "Batas tanah saya banyu asin (laut)," ujarnya. 

Basiran membeli tanah itu saat masih berusia 24 tahun. Hingga kini, puluhan tahun berselang, Basiran menggarap lahan tersebut untuk bertani. Dia biasa menanam palawija dan buah-buahan. Namun tanah di sepanjang pesisir Desa Ambalresmi tersebut kini telah keluar sertifikat hak pakai untuk TNI AD.

Selain itu, Basiran memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang ia lunasi tiap tahun. Bahkan tahun ini, dia tetap mendapat tagihan pajak meski BPN telah mengeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AD tahun lalu. "Saya juga membayar pajak," sebutnya.

Kondisi serupa dialami warga Ambalresmi lainnya, Suturno. Sama dengan Basiran, tanahnya masuk dalam wilayah yang disertifikat TNI AD. Turno juga merasa tak dilibatkan selama proses penerbitan sertifikat tersebut. Padahal tanahnya berada di tengah lahan yang disertifikat TNI AD. "Pemilik tanah tak ada yang tahu," kata dia saat ditemui di rumahnya.

Turno mengaku pernah mengajukan penyertifikatan untuk memperkuat status kepemilikan tanahnya pada 2015 lalu. Namun, niatnya tersebut ditolak oleh perangkat Desa Ambalresmi. Ketika itu Pemerintah Desa Ambalresmi tak melayani penyertifikatan tanah di sebelah selatan Jalur Jalan Lintas Selatan Selatan. "Katanya batasnya belum benar," sebutnya. Namun, tiba-tiba TNI AD yang diberi sertifikat.

Basiran dan Turno bersama warga lainnya lantas datang ke Kantor BPN Jawa Tengah untuk menyampaikan keberatan. Mereka menuntut BPN mencabut sertifikat yang sudah diterbitkan untuk TNI AD. Namun, tanah desa yang sertifikat hak pakainya keluar untuk TNI AD justru bertambah. Jika sebelumnya lima desa kini jadi sembilan.

Mereka mengaku tak melarang TNI AD menggelar latihan di daerahnya. Asal tak lantas menyerobot lahan milik warga. Padahal, menurut mereka, awalnya TNI AD datang meminta izin sekadar untuk latihan. Namun, seiring jalannya waktu TNI AD tak lagi izin saat akan latihan. Bahkan kini mengakuisisi.

Sudah turun temurun warga di pesisir Urut Sewu Kebumen menggunakan sistem galur larak untuk mengatur kepemilikan tanah. Galur larak adalah membagi tanah secara memanjang dari daratan ke pantai. Jika warga ingin membagi tanah, seperti ketika mewariskan, lahan kembali dipecah memanjang dari utara ke selatan.

Kepala Urusan Perencanaan Desa Ambalresmi, Parijo, mengaku sebagai salah satu dari tiga perangkat yang menyaksikan pengukuran tanah oleh petugas BPN dan TNI AD. Ada tiga tim berseragam TNI AD dan BPN yang bertugas mengukur tanah di setiap desa. Setiap tim didampingi satu orang perangkat tanpa melibatkan warga. Dia mengaku menyaksikan pengukuran di sekitar makam. 

Menurutnya, ketika pengukuran dilakukan, petugas mencocokkan batas klaim TNI AD dengan peta yang mereka bawa. Peta yang dijadikan rujukan tersebut mereka sebut peta minute. "Peta minute sudah ada batasnya," sebut Parijo. Di titik itu kemudian dipasang patok bambu bercat merah. Bambu ditancapkan setiap 50 meter.

Parijo menunjukkan bekas titik pengukuran batas tanah yang patoknya telah berganti beton. Dia memperlihatkan dua patok beton bercat merah yang menunjukkan batas Desa Ambalresi di sebelah barat dan timur. Dua patok itu berjarak sekitar 1-1,5 Km. Adapun jarak kedua patok itu dengan bibir pantai sekitar 500 meter sehingga membentuk bidang persegi panjang. Tanah Basiran dan Parijo termasuk di dalamnya.

Selanjutnya: Kepala Desa Ambalresmi menyebut tak ada sosialisasi pengukuran tanah karena ada pandemi...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

19 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. Dok.TEMPO/ Yosep Arkian
Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut Demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Eks Danjen Kopassus Soenarko membenarkan pihaknya akan terlibat dalam unjuk rasa di depan KPU hari ini. Ini profil dan alasannya turut demo.


Kemhan Bilang Mayor Teddy Masih Bertugas sebagai Ajudan Prabowo, Ini Alasannya

5 hari lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berbincang dengan ajudannya Mayor TNI Teddy Indra Wijaya saat menghadiri Deklarasi Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 18 Desember 2023. Relawan Generasi Muda Islam (Gemuis) melakukan deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kemhan Bilang Mayor Teddy Masih Bertugas sebagai Ajudan Prabowo, Ini Alasannya

Mayor Teddy masih tercatat sebagai personel organik Kementerian Pertahanan.


Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

5 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Promosi Mayor Teddy Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, Kesatuan Apakah Itu?

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy dipromosikan jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu, apa tugasnya? Kesatuan apakah ini?


Rekam Jejak Mayor Teddy: Ajudan Prabowo yang Dipromosikan Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu

6 hari lalu

Mayor Teddy Indra Wijaya. X.com/Fahri Hamzah
Rekam Jejak Mayor Teddy: Ajudan Prabowo yang Dipromosikan Jadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu

Nama Mayor Teddy memantik perhatian publik saat menjadi ajudan Prabowo Subianto. Kini dia dipromosikan menjadi Wadanyonif Para Raider 328/Dirgahayu.


63 Tahun Kostrad: Profil Tiga Sosok Pangkostrad Pertama di Awal Terbentuknya

11 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
63 Tahun Kostrad: Profil Tiga Sosok Pangkostrad Pertama di Awal Terbentuknya

Selama 63 tahun ini, Kostrad telah dipimpin 44 Pangkostrad, berikut tiga sosok di awal terbentuknya Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.


Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

11 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.


Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

11 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.


Rencana Penambahan 22 Kodam Baru Dikritik, Berikut Daftar 15 Kodam yang Ada di Indonesia

13 hari lalu

Panglima TNI Agus Subiyanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar TNI pada Rabu, 28 Februari 2023, di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Tim Prabowo
Rencana Penambahan 22 Kodam Baru Dikritik, Berikut Daftar 15 Kodam yang Ada di Indonesia

Rencana penambahan 22 Kodam baru disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.


YLBHI Minta Pemerintah Tak Tutupi Dokumen Keppres soal Kenaikan Pangkat Prabowo

14 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat memberikan kenaikan pangkat secara istimewa  kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto disela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu 28 Februari 2024. Menhan RI Prabowo Subianto merupakan seorang purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir jenderal bintang tiga atau letnan jenderal. Prabowo keluar dari kedinasan setelah diberhentikan dengan hormat sebagaimana Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 62/ABRI/1998 yang diteken oleh Presiden Ke-3 RI B. J. Habibie pada 20 November 1998. TEMPO/Subekti.
YLBHI Minta Pemerintah Tak Tutupi Dokumen Keppres soal Kenaikan Pangkat Prabowo

YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil tengah mengkaji berbagai upaya hukum yang bisa dilakukan untuk membatalkan gelar Jenderal Kehormatan Prabowo.


Jokowi Beri Prabowo Pangkat Jenderal TNI Kehormatan, Sebelumnya Menhan Sematkan Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier

15 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) melakukan salam komando bersama Deddy Corbuzier saat menerima gelar tanda kepangkatan militer Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat dalam foto yang diunggah di sosial media pada Jumat, 9 Desember 2022. Lewat captionnya, Deddy juga mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pangkat tersebut. Instagram/Mastercorbuzier
Jokowi Beri Prabowo Pangkat Jenderal TNI Kehormatan, Sebelumnya Menhan Sematkan Letkol Tituler ke Deddy Corbuzier

Prabowo mendapat gelar Jenderal TNI Kehormatan dari Jokowi, sebelumnya Menhan berikan pangkat kehormatan Letkol Tituler kepada Deddy Corbuzier.