TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta seluruh tenaga kesehatan di Provinsi Papua tetap bertugas melayani masyarakat setelah peristiwa kekerasan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Senin pekan lalu, 13 September 2021.
"Tentu saja mereka yang jadi korban harus ditarik dan diberi trauma healing. Tapi kalau ada yang usul (tenaga kesehatan) ditarik, saya keberatan," kata Muhadjir melalui pernyataan tertulis, Senin, 20 September 2021.
Menurut Muhadjir masyarakat Papua sangat membutuhkan pelayanan publik, terutama kesehatan. "Justru target kelompok kriminal bersenjata (KKB) supaya layanan publik ini berhenti di sana sehingga tercipta ketidakpuasan masyarakat dan kemudian melakukan pembangkangan," katanya.
Muhadjir mengajukan solusi merotasi tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan di Papua sehingga pelayanan bisa terus berjalan. “Kasihan masyarakat. Ini kan bukan salah mereka, yang bikin ulah itu anggota KKB. Jangan sampai kemudian sanksinya itu secara tidak langsung kepada masyarakat yang jelas-jelas mereka juga berada dalam keadaan tertekan,” katanya.
Muhadjir mendorong aparat keamanan di Papua untuk membangun pos penjagaan di dekat fasilitas pelayanan publik. "Menurut saya, ya aparatnya yang mendekati pusat-pusat pelayanan itu. Dibikin pos, didekatkanlah pos-pos penjagaan itu dengan pusat-pusat pelayanan," kata dia.
Muhadjir berpendapat, saat ini belum diperlukan membangun kembali fasilitas pelayanan kesehatan di dekat markas TNI/Polri. Alasannya, selain memerlukan biaya yang tinggi, persoalan tanah adat dan ulayat juga tidak mudah untuk dibebaskan. Muhadjir menyebut kekerasan yang dialami sejumlah nakes di Papua, termasuk seorang nakes atas nama Gabriela Meilani yang wafat, sebagai situasi yang memprihatinkan.
"Apapun niatnya, apapun langkahnya, ini sangat tidak terpuji karena ketika yang jadi sasaran justru mereka-mereka yang selama ini melayani masyarakat Papua yang dalam banyak hal masih tertinggal dibandingkan saudara-saudaranya yang lain," kata Muhadjir Effendy.
Baca Juga: KKB Bunuh Nakes, Komnas HAM: Melanggar HAM
