Muhadjir Effendy Minta Inisiatif Daerah dalam Penanganan Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berbincang saat mengikuti rapat kerja gabungan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020. Rapat kerja gabungan Komisi II, VIII, IX, dan XI DPR RI dengan Pemerintah tersebut membahas pembiayaan selisih biaya kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) Kelas III, serta membahas permasalahan data peserta penerima bantuan Iuran (PBI), membahas peran serta pemerintah daerah dalam program JKN. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan peninjauan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2020. Muhadjir menjelaskan, peninjauan dilakukannya untuk mengecek ketersediaan fasilitas penanganan Covid-19 di RSUD Kabupaten Kediri.

    Di sana, dia melihat fasilitas penanganan Covid-19 yang tersedia, yaitu mesin Polymerase Chain Reaction (PCR), dan laboratorium uji spesimen PCR.

    "Yang tadi saya lihat di sini adalah fasilitas yang harus dipenuhi oleh RS rujukan. Salah satunya yang harus dipenuhi adalah laboratorium PCR untuk menguji spesimen dari penderita Covid-19," ujar Muhadjir dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 September 2020.

    Muhadjir mengaku mendapat laporan dari pihak RSUD bahwa ketersediaan alat tes PCR dan perangkat tes sekali pakai yang dikirimkan dari pusat belum cukup memadai. Dia mengatakan, pihak RSUD mensiasatinya dengan melakukan pengadaan sendiri. Menurut Muhadjir, hal yang dilakukan RSUD Kediri bukanlah masalah asalkan dengan pertanggungjawaban dalam pengadaannya.

    "Justru itu menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus inisiatif kalau memang fasilitas yang turun dari pemerintah pusat belum memadai sebaiknya ada upaya-upaya sendiri dari pihak daerah," kata Muhadjir.

    Ia mendukung pembelian peralatan baru, khususnya PCR baru yang kapasitasnya lebih besar. Selain itu, bahan habis pakai yang diperlukan agar lebih tersedia. Meskipun belum cukup memadai, tetapi bagi Muhadjir , adanya alat tes PCR di RSUD Kediri sudah sangat membantu dalam pengetesan.

    "Dengan adanya PCR yang sekarang itu, Kabupaten Kediri tidak perlu mengirim sample ke Surabaya, tapi cukup di sini. Tapi kapasitasnya di sini itu belum memadai," ujar Muhadjir.

    Muhadjir mengatakan, laporan yang dia terima berupa kekurangan alat-alat pendukung penanganan Covid-19, serta mesin PCR akan dibawa ke Jakarta dan menjadi bahan masukkan bagi Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.