TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan gaji anggota DPR tak selaras dengan kinerja mereka.
“Pendapatan yang mereka peroleh dalam jumlah yang fantastis itu justru memanjakan mereka hingga kinerja pelaksanaan fungsi representasi selalu ambruk dan buruk,” kata Lucius kepada Tempo, Kamis, 16 September 2021.
Lucius mengatakan, kinerja anggota DPR periode saat ini minim. Selama dua tahun awal masa kerja, mereka baru mengesahkan empat rancangan undang-undang atau RUU prioritas. Hasil ini, kata Lucius, terlampau sedikit untuk menjelaskan betapa nikmatnya gaji dan tunjangan berlimpah yang mereka peroleh.
Selain itu, Lucius menilai fungsi pengawasan anggota parlemen juga melempem. Bahkan, fungsi anggaran hampir digawangi secara penuh oleh pemerintah yang responsif menata ulang anggaran ketika terjadi pandemi. “Mana ada sumbangan pemikiran DPR untuk restrukturisasi anggaran itu,” ujarnya.
Menurut Lucius, idealnya penghasilan anggota DPR harusnya ditentukan berdasarkan kinerja. Jika kinerjanya buruk, maka sebaiknya anggaran dikurangi.
Baca Juga:
Meski begitu, Lucius memahami bahwa ide mengurangi anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPR ini bukan hal yang mudah. Sebab, kekuasaan DPR dibutuhkan presiden atau pemerintah dalam banyak hal. “Ini juga yang membuat aturan gaji dan tunjangan pejabat seperti DPR ini belum juga berubah sejak 1980,” ucapnya.
Anggota DPR, Krisdayanti, sebelumnya blak-blakan bicara soal besaran gaji anggota DPR. Dalam kanal Youtube Akbar Faizal, ia mengungkap menerima gaji di awal bulan sebesar Rp 16 juta. Lalu untuk total tunjangan yang didapat mencapai Rp 59 juta.
Selain itu, Krisdayanti menyebutkan anggota DPR mendapatkan dana aspirasi Rp 450 juta yang diterima lima kali setahun. Lalu ada lagi dana kunjungan daerah pemilihan atau dana reses sebesar Rp 140 juta. "Rp 140 juta itu 8 kali setahun," kata Krisdayanti di kanal YouTube Akbar Faizal.
Baca juga: 239 Anggota DPR Belum Lapor LHKPN, Sufmi Dasco: Staf Sedang WFH
