Top Nasional: KPK Sebut Azis Beri Uang Rp 3 M ke Robin, PPKM Diperpanjang

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Azis diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penghentian kasus yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin bersiap meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021. Azis diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap penghentian kasus yang melibatkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang paling banyak dibaca hingga pagi ini yaitu KPK menyatakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan politikus Partai Golkar Aliza Gunado memberikan duit Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju. Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berdasarkan level akan terus diberlakukan di wilayah Jawa-Bali selama pandemi Covid-19. Berikut ringkasannya:

    1. KPK Beberkan Alasan Azis Syamsuddin Kasih Uang Rp 3 Miliar ke Robin

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan politikus Partai Golkar Aliza Gunado memberikan duit Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada mantan penyidik Stepanus Robin Pattuju. Besel diberikan agar Robin membantu mengurus perkara Dana Alokasi Khusus Lampung Tengah yang ditengarai menyeret nama Azis dan Aliza.

    “Untuk mengurus perkara yang melibatkan Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado di KPK, terdakwa dan Maskur Husain telah menerima sekitar Rp 3.099.887 dan US$ 36 ribu,” kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan membacakan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 13 September 2021.

    Jaksa mengatakan setelah mendapatkan permintaan dari Azis, Robin berdiskusi dengan Maskur Husain pada Agustus 2020. Akhirnya mereka bersedia mengurus perkara yang melibatkan Azis dan Aliza, yakni penyelidikan korupsi di Lampung Tengah. Mereka mematok tarif Rp 2 miliar untuk masing-masing orang. Azis setuju dan menyerahkan uang muka Rp 300 juta.

    Pada Agustus 2020, Azis kembali menyerahkan uang US$ 100 ribu ke Robin di rumah dinasnya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Selanjutnya pada akhir Agustus 2020 hingga Maret 2021, Robin kembali menerima sejumlah uang dari Azis dan Aliza dengan jumlah seluruhnya Sin$ 171.900.

    KPK menaksir total uang yang diperoleh Robin dari Azis dan Aliza sebanyak Rp 3,099 miliar dan US$ 36 ribu. Robin mendapatkan Rp 799 juta, sedangkan Maskur memperoleh Rp 2,3 miliar dan US$ 36 ribu.

    Menurut KPK, Robin dan Maskur tidak hanya menerima uang dari Azis dan Aliza. Keduanya didakwa menerima uang dari 4 orang lainnya dengan tujuan serupa, yaitu mengurus perkara di KPK. Total KPK mendakwa Robin dan Maskur menerima total sekitar Rp 11,5 miliar.

    Azis Syamsuddin tak merespons surat permintaan wawancara yang dikirim ke rumah dan kantornya hingga 11 September 2021. Dalam sidang perkara ini dengan terdakwa Wali Kota Tanjungbalai nonaktif Syahrial, Azis yang menjadi saksi mengakui menyerahkan Rp 200 juta ke Robin. Namun, dia mengatakan uang itu adalah pinjaman. "Bukan minta tapi pinjam, pinjaman saat itu persisnya atas permintaan beliau ada Rp 200 juta atau Rp 150 juta," kata Azis.

    2. Luhut: Saya Tegaskan, Pemerintah Terus Berlakukan PPKM di Jawa-Bali

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, kembali menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berdasarkan level akan terus diberlakukan di wilayah Jawa-Bali selama pandemi Covid-19.

    "Pemerintah sekali lagi mempertegas, pertanyaan banyak orang kapan PPKM Level Jawa-Bali ini akan terus diberlakukan. Saya tegaskan, pemerintah akan terus memberlakukan PPKM Level ini di seluruh wilayah Jawa-Bali," ujar Luhut, Senin, 13 September 2021.

    Ia menyebut, pemerintah akan melakukan evaluasi setiap satu pekan. Daerah dapat berubah level PPKM seiring kondisi wilayah masing-masing.

    Ia mengatakan, situasi Covid-19 membaik cukup cepat di Jawa-Bali. Di sisi lain, ujar dia, kecepatan vaksinasi dan implementasi PeduliLindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal.

    "Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euphoria dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol Kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Saya ingatkan, ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari Covid-19," ujar Luhut.

    Baca: Luhut Sebut Syarat Perjalanan dari Luar Negeri Diperketat Mulai Pekan Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.