Kurikulum Sekolah Penggerak Dikritik, Nadiem Makarim Diminta Tiru Obama

Reporter

Guru memberikan materi pelajaran kepada murid saat pembelajaran tatap muka pada hari pertama di SD Negeri Manggarai 01, Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Kapasitas ruang kelas maksimal 50 persen untuk jenjang SD, SMP dan SMA/SMK sederajat dengan pengaturan jarak minimal 1,5 meter. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR dari Fraksi Gerindra, Djohar Arifin Husin, mengkritik kurikulum Sekolah Penggerak yang dibuat secara ‘diam-diam’ oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

“Saya ingatkan bahwa kami wakil rakyat, tolong lah diajak bicara karena ini masa depan bangsa,” kata Djohar dalam rapat kerja, Rabu, 8 September 2021.

Djohar mengatakan sejumlah guru besar mempermasalahkan kemunculan kurikulum Sekolah Penggerak. Pasalnya, kata dia, kurikulum dibuat dan disosialisasikan secara diam-diam dan terbatas hanya pada lingkungan guru sekolah penggerak. “Sehingga tidak diketahui publik, tidak menghebohkan karena diam-diam,” ujarnya.

Menurut Djohar, kurikulum tersebut prematur dan bersifat eksklusif. Padahal, sebelum diterapkan, kurikulum semestinya dikaji secara ilmiah, mengadakan uji publik, dan penerapannya perlu hati-hati karena menyangkut pembentukan generasi masa depan bangsa. “Membangun jembatan bermasalah kita bisa perbaiki, tapi kalau pendidikan salah, kerusakan terjadi pada bangsa ini ke depan,” kata dia.

Jika kurikulum tersebut dilanjutkan, Djohar menyebut, ada sejumlah kemungkinan yang akan terjadi. Salah satunya jurang ketimpangan pendidikan yang makin tinggi karena otonomi yang dominan pada Program Sekolah Penggerak.

Ketimbang membuat kurikulum baru, Djohar meminta Nadiem mencontoh kebijakan pendidikan mantan Presiden AS Barack Obama. Ia menjelaskan kebijakan Obama adalah membenahi standarisasi, penilaian, akuntabilitas, perbaikan kelayakan sekolah, memperbaiki guru dan sekolah menjadi tanggung jawab bersama, dan pembiayaan. 

Kurikulum Sekolah Penggerak adalah program Merdeka Belajar yang diluncurkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pada 1 Februari 2021. Program ini dimulai pada tahun ajaran 2021/2222 di 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 111 kabupaten/kota.

Kebijakan tersebut juga banyak dikritik dari kalangan guru hingga pemerhati pendidikan. Salah satunya Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Said Hamid Hasan, yang mengaku menerima keluhan dari sejumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum Sekolah Penggerak. Banyak guru menilai waktu pelatihannya terlalu mepet.

Selain waktu, para guru menyampaikan pada Hamid bahwa banyak pelatih yang hanya menjelaskan berdasarkan bahan presentasi, dan tidak bisa memberikan contoh ketika ditanya maksudnya. 

Menurut Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 ini, kurikulum Sekolah Penggerak juga minim sosialisasi. Sebelum diuji coba ke 2.500 satuan pendidikan, kata dia, Nadiem seharusnya melakukan uji publik dengan mengundang berbagai pihak. 

Namun, hal utama yang harus diperhatikan dari kurikulum yang dikeluarkan Mendikbud Nadiem Makarim ialah konsepnya harus matang. Kemudian, memerlukan pelatihan guru yang intensif. Bahkan, kata Hamid, kalau bisa pelatihan itu jangan hanya diadakan ke guru representatif, tapi ke semua guru. 

Baca juga: BSNP Dibubarkan, Pengamat Usul Jokowi Revisi PP Standar Nasional Pendidikan

FRISKI RIANA






Bungkam Hater, Nadiem Makarim Puji Dua Siswa SMP Jago Dansa Sport yang Sempat Dihujat

10 hari lalu

Bungkam Hater, Nadiem Makarim Puji Dua Siswa SMP Jago Dansa Sport yang Sempat Dihujat

Unggahan Nadiem Makarim ini sekaligus untuk membungkam nyinyiran pembenci atau hater yang tidak suka dengan video itu.


Ditutup Besok, Simak Syarat dan Ketentuan Program Guru Penggerak Kemendikbud

19 hari lalu

Ditutup Besok, Simak Syarat dan Ketentuan Program Guru Penggerak Kemendikbud

Program guru penggerak dari Kemendikbud beserta persyaratan lengkapnya.


Federasi Serikat Guru Indonesia Beri Catatan soal Kebijakan Merdeka Belajar

29 hari lalu

Federasi Serikat Guru Indonesia Beri Catatan soal Kebijakan Merdeka Belajar

FSGI mencatat kebijakan Mendikbudristek yang paling menghebohkan dan menimbulkan pro kontra di lapangan adalah Merdeka Belajar


Bamsoet Dorong Mitigasi Penanggulangan Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

29 hari lalu

Bamsoet Dorong Mitigasi Penanggulangan Bencana Masuk Kurikulum Pendidikan

Negara lain seperti Jepang yang memiliki posisi geografis rawan bencana memiliki kurikulum pendidikan kebencanaan.


7.948 Orang Dinyatakan Lulus Program Guru Penggerak Angkatan 4

29 hari lalu

7.948 Orang Dinyatakan Lulus Program Guru Penggerak Angkatan 4

Sebanyak 7.948 peserta dinyatakan lulus sebagai Guru Penggerak angkatan 4. Didorong menjadi kepala sekolah.


Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud 2022 Meningkat Menjadi 85,9

30 hari lalu

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud 2022 Meningkat Menjadi 85,9

Dari survei yang dilakukan, indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikburistek pada meningkat 1,3 poin menjadi 85,9 dari poin 84,6 pada 2021.


Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Garap Film Setan Alas, Tayang 2023

35 hari lalu

Mahasiswa Sekolah Vokasi UGM Garap Film Setan Alas, Tayang 2023

Mahasiswa dan dosen Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tengah menggarap Film Setan Alas.


233 Ribu Pelajar Ikuti Ajang Prestasi, Nadiem: Manajemen Talenta Prioritas Merdeka Belajar

39 hari lalu

233 Ribu Pelajar Ikuti Ajang Prestasi, Nadiem: Manajemen Talenta Prioritas Merdeka Belajar

Mendikbud Nadiem mengapreasiasi para talenta berprestasi dan semua pihak yang telah mendukung manajemen talenta.


Kisah Putri Zulzali dari Dibully hingga Menjadi Guru Penggerak

47 hari lalu

Kisah Putri Zulzali dari Dibully hingga Menjadi Guru Penggerak

Kisah Putri Zulzali mengikuti program Guru Penggerak di Mataran, Nusa Tenggara Barat. Simak kisahnya di sini.


Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2023 Targetkan 15 Ribu Peserta

50 hari lalu

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka 2023 Targetkan 15 Ribu Peserta

Kemendikbud akan menyelenggarakan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka angkatan ke-3 pada 2023 dengan target 15 ribu peserta.