Somasi Ketiga dari Moeldoko, ICW: Penelitian Kami atas Dasar Kepentingan Umum

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (tengah) berjalan keluar gedung usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch yakin tak mencemarkan nama baik Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dalam polemik peredaran obat Covid-19 Ivermectin. Sebelumnya, kubu Moeldoko melayangkan somasi ketiga kepada ICW.

“Penelitian yang dilakukan ICW dilakukan atas dasar kepentingan umum, tidak ada niat untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, penelitian ini ditujukan untuk menghidupkan ruang kritik dan pengawasan pada tindakan pejabat publik,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, lewat keterangan tertulis, Sabtu, 21 Agustus 2021.

Kurnia mengatakan ICW bersama kuasa hukum telah membalas dua surat somasi. Bahkan, dalam surat balasan kedua, ICW tidak hanya mengirimkan ke mantan Panglima TNI itu, namun juga ke Presiden Joko Widodo. Sebab, bagi ICW, persoalan ini penting untuk diketahui oleh Presiden karena terkait langsung dengan tindakan seorang pejabat publik.

Kurnia berkata ICW sudah lebih dari sepuluh kali mengeluarkan produk penelitian mengenai potensi korupsi di masa pandemi. Maka itu, tudingan adanya motif politik dalam penelitian Ivermectin tidak terbukti.

Kurnia mengatakan ICW juga tidak pernah menuding Kepala KSP ini mencari untung dalam peredaran Ivermectin. Dalam penelitiannya, kata dia, ICW menyoroti indikasi adanya konflik kepentingan dalam peredaran obat Covid-19 itu.

Untuk ekspor beras sendiri, ICW sudah berulang kali melakukan klarifikasi, bahwa kerja sama yang dimaksud adalah pelatihan petani antara HKTI dan PT Noorpay Nusantara di Thailand.

“ICW meminta kuasa hukum Moeldoko agar fokus ke persoalan utama penelitian ICW, dan tidak perlu berbicara mengenai ekspor beras yang dapat mengaburkan temuan utama dari penelitian ICW ini,” ujar Kurnia.

Kurnia mengatakan kubu Moeldoko tak bisa melaporkan peneliti ICW ke polisi atas dasar pencemaran nama baik menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Merujuk pada SKB 3 Kementerian/Lembaga soal pedoman UU ITE, maka tidak dapat dipidana apabila konten atau informasi yang dirujuk merupakan suatu penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau kenyataan. “Penelitian yang dilakukan ICW berdasarkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, didasarkan pada teori mengenai konflik kepentingan yang sudah menjadi rujukan di berbagai penelitian,” kata dia.

Baca juga: Moeldoko Somasi ICW, Koalisi Masyarakat Sipil: Praktik Pembungkaman






Nikita Mirzani Dilaporkan oleh Tengku Zanzabella Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ini Reaksi Pengacaranya

11 jam lalu

Nikita Mirzani Dilaporkan oleh Tengku Zanzabella Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Ini Reaksi Pengacaranya

Tengku Zanzabella merasa dirugikan karena nomor teleponnya disebarkan Nikita Mirzani sehingga banyak pesan yang masuk.


Lagi, Nikita Mirzani Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama, Sebar Nomor HP & Sebut Wanita Bertato

1 hari lalu

Lagi, Nikita Mirzani Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama, Sebar Nomor HP & Sebut Wanita Bertato

Nikita Mirzani dilaporkan soal menyebut ciri-ciri perempuan bertato yang identik dengan korban.


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Kuasa Hukum Akui MWA UNS Juga Pernah Somasi Dekan Fakultas Kedokteran

1 hari lalu

Kuasa Hukum Akui MWA UNS Juga Pernah Somasi Dekan Fakultas Kedokteran

Taufik menyebut MWA UNS juga pernah melayangkan somasi serupa kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, Reviono.


Buntut Demo, Kuasa Hukum MWA UNS Buka Suara tentang Somasi ke Dekan FKor

1 hari lalu

Buntut Demo, Kuasa Hukum MWA UNS Buka Suara tentang Somasi ke Dekan FKor

Langkah itu diambil MWA UNS tak lepas dari isi chat Dekan FKor di grup WhatsApp silaturahmi dosen.


Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

3 hari lalu

Terpopuler: 7 Gerai Transmart Tutup, Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Rp 172,7 Juta per Bulan

Tujuh Gerai milik PT Trans Retail Indonesia atau Transmart akan ditutup. Gaji Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mencapai Rp 172,7 juta per bulan


Aksi Penipuan Atas Nama AMSI Terjadi, Publik Diminta Waspada

4 hari lalu

Aksi Penipuan Atas Nama AMSI Terjadi, Publik Diminta Waspada

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyebut ada aksi penipuan mengatasnamakan organisasi mereka


Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

5 hari lalu

Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajak industri otomotif nasional untuk terus mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air


Tak Terima Betrand Peto Difitnah, Ruben Onsu Ancam Lapor Polisi

5 hari lalu

Tak Terima Betrand Peto Difitnah, Ruben Onsu Ancam Lapor Polisi

Ruben Onsu diwakili pengacaranya meminta pelaku menghapus konten-konten hoaks yang menyudutkan Betrand Peto secepatnya.


Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

7 hari lalu

Musra Relawan Jokowi Diikuti Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo hingga Arsjad Rasjid

Musra relawan Jokowi di Yogyakarta diikuti berbagai kelompok yang mendukung tokohnya masing-masing.