Ketua MPR Bamsoet Sebut Amandemen UUD akan Lewat Tap MPR

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam acara pembukaan virtual IME 2020 di Jakarta pada Jumat, 9 Oktober 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan bentuk hukum yang ideal bagi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah melalui ketetapan (Tap) MPR.

"Pemilihan Ketetapan MPR sebagai bentuk hukum yang ideal bagi PPHN, mempunyai konsekuensi perlunya perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD NRI 1945," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat, 20 Agustus 2021.

Ia mengatakan bentuk hukum PPHN tak bisa melalui undang-undang karena masih berpotensi ada yang mengajukan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. 

Bamsoet menegaskan PPHN adalah produk kebijakan yang berlaku periodik, dan disusun berdasarkan dinamika kehidupan masyarakat. Selain itu, PPHN bersifat direktif, karena itu materinya tidak mungkin dirumuskan dalam satu pasal atau satu ayat saja dalam konstitusi.

Ia mengatakan perubahan dalam konstitusi atau amandemen terbatas UUD 1945 perlu dilakukan untuk hal ini. Sekurang-kurangnya, ia mengatakan perubahan bisa berkaitan dengan dua pasal dalam UUD NRI 1945.

"Antara lain penambahan 1 ayat pada pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN, serta penambahan ayat pada pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan oleh presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," urai Bamsoet.

Saat ini, kajian terhadap PPHN masih dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR RI bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI. Selain itu, kajian ini melibatkan pakar/akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi, Lembaga Negara dan Kementerian Negara, sedang menyelesaikan kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Setelah selesai, Ia mengatakan pimpinan MPR RI akan menjalin komunikasi politik dengan para pimpinan partai politik, kelompok DPD dan para stakeholder lainnya. Tujuannya, untuk membangun kesepahaman kebangsaan tentang pentingnya Indonesia memiliki PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

Bila semua pimpinan partai politik sudah sepakat, maka mereka akan menugaskan anggotanya untuk mengajukan dukungan tanda tangan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. Setelah itu, pimpinan MPR akan langsung mengurus teknis administrasi pengajuan usul amandemen UUD NRI Tahun 1945 sesuai pasal 37 UUD NRI 1945, yang hanya fokus pada penambahan dua pasal.

"Sehingga, amandemen terbatas tidak akan mengarah kepada hal lain diluar PPHN," kata Bamsoet.

Baca juga: Ketua MPR Sebut PPHN dan Amandemen UUD Tergantung Pimpinan Parpol






Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

1 jam lalu

Bamsoet Dukung Ajang Touring Cross Border Malaysia - Thailand 2023

Ajang ini untuk mempererat silaturahmi para bikers Indonesia dengan negara-negara tetangga di ASEAN.


Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

1 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Agun Gunandjar Sudarsa Raih Gelar Doktor

Penelitian Kang Agun berguna untuk Golkar dan partai politik lainnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.


Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

1 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Politik Profesor Yusril Ihza Mahendra

Perjalanan karier Profesor Yusril Ihza Mahendra dibeberkan saat perayaan hari lahirnya ke-67.


Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

21 jam lalu

Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

Gibran cenderung berpendapat bahwa mekanisme pemilihan gubernur sebaiknya tetap diselenggarakan melalui pemilihan langsung seperti sekarang ini


Bamsoet Ajak Perkokoh Semangat Kerukunan Umat Beragama

1 hari lalu

Bamsoet Ajak Perkokoh Semangat Kerukunan Umat Beragama

Bamsoet memberi sambutan pada perayaan Hari Persaudaraan Kemanusiaan Internasional dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Sedunia.


Penghapusan Jabatan Gubernur, Usul Baru Rasa Usang

1 hari lalu

Penghapusan Jabatan Gubernur, Usul Baru Rasa Usang

Usul penghapusan jabatan gubernur yang diungkapkan Muhaimin Iskandar mendapat beragam respons. Pengamat ini hanya pikiran lepas Cak Imin.


Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

1 hari lalu

Club Ferrari Indonesia Diminta Dorong Sport Automotive Tourism, Apa Itu?

Menurut Bamsoet, sembari touring anggota klub Ferrari bisa mendokumentasikan keindahan alam dan pariwisata lalu mempromosikannya di media sosial.


Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

2 hari lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

2 hari lalu

Upaya Usung Jokowi 3 Periode yang Belum Redup

Masih ada suara yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Isu ini belum benar-benar redup.


Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

3 hari lalu

Ketua MPR Bamsoet Usulkan Sepeda Motor Boleh Masuk Jalan Tol, Begini Aturannya

Ketua MPR Bamsoet usulkan sepeda motor tak hanya moge boleh masuk jalan tol. Pahami dulu aturan dan larangannya.