Ketua MPR Sebut PPHN dan Amandemen UUD 1945 Tergantung Pimpinan Parpol

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Agustus 2021. Peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 MPR RI tersebut diselenggarakan secara bersamaan dikarenakan Pandemi Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara (PPHN) tergantung kepada dinamika politik yang ada. Ia mengaku belum dapat memastikan apakah PPHN akan ditetapkan melalui amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 atau diatur dalam undang-undang.

"Ini sangat tergantung pada dinamika politik yang ada, sangat tergantung pada stakeholder di gedung ini, yaitu para pimpinan partai politik, para cendekiawan, para praktisi yang dapat mewujudkan itu semua," kata Bamsoet dalam konferensi pers seusai peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR ke-76, Rabu, 18 Agustus 2021.

Yang jelas, kata Bamsoet, MPR menginginkan adanya suatu haluan negara yang dapat memberikan arah pembangunan Indonesia ke depan. Ia mengklaim perencanaan visioner itu diperlukan untuk membaca tantangan zaman yang terus berkembang.

Menurut Bamsoet, arah pembangunan negara seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama ini sangat bergantung pada visi misi presiden yang terpilih. Ia mengatakan, PPHN akan memastikan arah pembangunan itu tak berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.

"Sehingga tidak setiap ganti pemimpin, setiap ganti presiden akan berganti haluan," ujar politikus Golkar ini.

Pada saat baru terpilih menjadi ketua MPR 2019 lalu, Bamsoet telah bersafari menemui pimpinan partai politik. Ia mengatakan ada banyak masukan yang mereka terima, baik berupa dukungan maupun kekhawatiran dari para pimpinan parpol.

"Ada yang khawatir, ada yang setengah khawatir, ada yang (PPHN) 'ini harus'. Masih situasional, belum seragam," ucapnya.

Meski begitu, ia meyakini sikap para pimpinan partai politik akan tercermin dari para anggota mereka di parlemen. Namun, dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah, kata Bamsoet, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti telah menyampaikan dukungan ihwal PPHN.

Ada beberapa partai yang menyatakan tak setuju amandemen UUD 1945 untuk menetapkan PPHN. Di antaranya Fraksi Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Adapun dari kelompok sipil, agenda amandemen itu dikhawatirkan membuka kotak pandora untuk mengubah pasal-pasal krusial dari konstitusi, seperti pembatasan masa jabatan presiden.






Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

2 hari lalu

Bambang Soesatyo Raih Predikat Cumlaude Doktor Ilmu Hukum dari Unpad

Penelitian yang dibuat menemukan dua kebaruan atau novelty.


HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

4 hari lalu

HNW Sampaikan Nilai Islam Kepada Generasi Milenial

Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, yang juga Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Ikatan Dai Indonesia, menjadi keynote speaker pada seminar dakwah digital yang diselenggarakan Yayasan Bina Pengembangan Umat Indonesia.


Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

4 hari lalu

Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

Catatan Ketua MPR RI


Bamsoet Akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad Bandung

5 hari lalu

Bamsoet Akan Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad Bandung

Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor untuk Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada Sabtu, 28 Januari 2023.


Bamsoet Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

5 hari lalu

Bamsoet Diangkat Sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir

Sejarah mencatat peran penting Korps Marinir yang selalu menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.


Bamsoet Dorong Persatuan dalam Keberagaman

5 hari lalu

Bamsoet Dorong Persatuan dalam Keberagaman

Pengakuan negara terhadap tahun baru Imlek tidak lepas dari jasa Presiden Republik Indonesia


Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

6 hari lalu

Bamsoet Siap Luncurkan Buku Terbaru 'PPHN Tanpa Amandemen'

Buku ke-30 tersebut akan diluncurkan usai berhasil mempertahankan disertasi hasil penelitiannya pada Sidang Terbuka Promosi Doktor di Unpad.


Bamsoet Dorong Peningkatan Pemberdayaan UMKM

7 hari lalu

Bamsoet Dorong Peningkatan Pemberdayaan UMKM


Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bakal Digelar Saat Zero Discrimination Day 2023

7 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Bakal Digelar Saat Zero Discrimination Day 2023

UNAIDS menentang diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam segala keragamannya


Merawat Penguatan Daya Tawar SDA Dengan PPHN

7 hari lalu

Merawat Penguatan Daya Tawar SDA Dengan PPHN

Catatan Awal Tahun 2023 Ketua MPR RI