Mahfud Ungkap Sejumlah Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyaluran Bansos

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum , dan Keamanan Mahfud MD mengatakan permasalahan distribusi bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat sebenarnya sudah lama terjadi. Namun hal ini ia sebut baru terasa ketika Pandemi Covid-19 terjadi.

    "Itu masalah kita memang. Itu sudah lama, tapi memang sekarang ini ketika terjadi Covid seperti ini, baru terasa," kata Mahfud MD dalam silaturahmi virtual, Sabtu, 31 Juli 2021.

    Selain ada masalah korupsi, ia mengatakan banyak juga masalah administratif yang jadi hambatan distribusi bansos hingga sulit ke masyarakat. Ia mencontohkan banyak daerah yang takut mengeluarkan dana. Mereka takut dinilai melakukan korupsi oleh BPK, BPKP, atau Kementerian Keuangaan, jika dalam prosesnya dinilai tak sesuai regulasi.

    "Itu kan ada aturannya mengeluarkan duit itu. Banyak yang takut juga," kata Mahfud.

    Ada juga masalah lokasi penerima yang jauh dari lokasi penyaluran. Presiden Joko Widodo sempat mengusulkan untuk mengirimkan bansos lewat rekening langsung untuk mengatasi masalah ini.

    "Ternyata tak bisa juga. Orang desa itu tidak tahu rekening itu apa. Banyak tak punya rekening," kata Mahfud.

    Ketika mewakilkan kerabat atau saudaranya untuk mengambil, kadang tak ada surat kuasa atau data yang valid untuk memastikan status mereka sebagai yang diberi kuasa oleh penerima bansos.

    Mahfud juga mengakui data orang miskin yang dimiliki pemerintah juga masih tak sinkron. Data dari pemilu, hingga milik Kementerian Sosial tak selalu sama. Kadang data itu juga berbeda dengan milik pemerintah daerah.

    Baca: Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Akan Awasi Penyaluran Bansos


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.