TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyatakan pemerintah akan terus mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos.
Hal itu ia sampaikan saat menggelar dialog dengan tiga organisasi keagamaan Indonesia, yakni Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) secara daring, Kamis, kemarin.
Mahfud menyatakan penggunaan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 masih belum maksimal. Bahkan, sejauh ini mayoritas anggaran pemerintah daerah baru 20 persen terealisasi.
"Salah satu keluhan dan catatan Presiden (Jokowi) yang disampaikan bahwa anggaran Covid-19 sampai akhir Juli ini belum ada yang serap lebih dari 20 persen. Makanya kita sedang cari bagaimana mengatasi ini," ujar Mahfud Md.
Selain itu, Menko Mahfud Md mengapresiasi kritik dan masukan dari ormas tiga agama itu agar pemerintah lebih bisa maksimal dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.
Ketua Umum Dewan Rohaniawan atau Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Budi S Tanuwibowo menilai untuk mengatasi pandemi Covid-19 harus ada upaya kolektif dari semua pihak, termasuk para tokoh lintas agama di Indonesia.
"Ini harus dilakukan serentak. Semua tokoh agama, kami siap dilibatkan. Jangankan hanya pembekalan, doa kita lakukan di mana-mana. Tapi doa tanpa kerja nyata pasti sia-sia," kata Budi.
Budi juga berpesan agar pemerintah lebih perhatian terhadap penyaluran bansos kepada masyarakat. Ia meminta jangan sampai ada oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sulit ini untuk keuntungan pribadi.
"Soal bansos, kita bersyukur dimana-mana ada donatur baik hati yang menyumbang, tapi kami mohon Pak Menko agar jangan sampai ada kebocoran. Apalagi Bu Mensos sampai marah-marah ya," ujar Budi.
Baca juga: Kapolri Minta Personel Kawal Distribusi Bansos Covid-19 Pastikan Tepat Sasaran
