Ingin Jadi Taruna Akademi Militer TNI AD? Ini Persayaratan Umum Harus Dipenuhi

Reporter:
Editor:

S. Dian Andryanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah prajurit Taruna Akademi Militer melakukan selebrasi saat upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2020 secara virtual di lapangan Sapta Marga kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa 14 Juli 2020. Upacara Prasetya Perwira secara virtual dilaksanakan di lima tempat berbeda yaitu Akademi Militer di Magelang, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Akademi Kepolisian di Semarang dan di Istana Negara Jakarta dengan inspektur upacara presiden RI Joko Widodo. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

    Sejumlah prajurit Taruna Akademi Militer melakukan selebrasi saat upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri 2020 secara virtual di lapangan Sapta Marga kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Selasa 14 Juli 2020. Upacara Prasetya Perwira secara virtual dilaksanakan di lima tempat berbeda yaitu Akademi Militer di Magelang, Akademi Angkatan Laut di Surabaya, Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, Akademi Kepolisian di Semarang dan di Istana Negara Jakarta dengan inspektur upacara presiden RI Joko Widodo. ANTARA FOTO/Anis Efizudin

    TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI, khususnya Angkatan Darat (TNI AD) setiap tahun membuka penerimaan baru anggota TNI. Selain penerimaan baru anggota Tamtama dan Bintara, TNI AD juga membuka penerimaan baru anggota Taruna Akmil untuk lulusan SMA/MA. 

    Dilansir dari laman ad.rekrutmen-tni.mil.id/, ada beberapa persyaratan bagi para peserta yang ingin mendaftar menjadi anggota baru TNI mulai dari Tamtama hingga Akademi Militer.

    Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain:

    1. Warga Negara Indonesia

    2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

    3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

    4. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 1 Agustus 2021

    5. Tidak mempunyai catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia (dilengkapi pada saat calon mengikuti pemeriksaan psikologi)

    6. Sehat jasmani dan rohani 

    7. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Adapun persyaratan lain yaitu

    1. Laki-laki, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI

    2. Berijazah minimal SMA/MA dengan ketentuan nilai UAN sebagai berikut:

    - Lulusan SMA/MA tahun 2017, program IPA, dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,00.

    - Lulusan SMA/MA tahun 2018, program IPA, dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 46,00.

    - Lulusan SMA/MA tahun 2019, program IPA dengan nilai ujian nasional rata-rata minimal 47,50.

    - Lulusan SMA/MA tahun 2020, program IPA nilai rata-rata raport semester I s.d VI terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Kimia, dan Fisika minimal 70 dan tidak ada nilai di bawah 60.

    - Lulusan SMA/MA tahun 2021, program IPA nilai rata-rata minimal UAN akan ditentukan kemudian.

    3. Mempunyai tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

    4. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 1 (satu) tahun setelah selesai pendidikan pertama.

    5. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 (sepuluh) tahun.

    6. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    7. Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi: Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Mental, Ideologi, Psikologi, dan Akademik.

    Lalu ada persyaratan tambahan yaitu :

    1. Harus ada surat persetujuan orang tua/wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun.

    2. Tidak berlaku nilai remedial dan bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud atau Disdik Kota/Kabupaten.

    3. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.

    4. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama.

    5. Memiliki kartu BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) aktif.

    Lalu untuk mekanisme pendaftarannya dilaksanakan secara online melalui website penerimaan prajurit TNI yaitu di alamat http://rekrutmen-tni.mil.id sesuai batas waktu yang telah ditentukan. kemudian cetak print out formulir pendaftaran lalu datang ke Ajendam/Rem terdekat untuk melaksanakan daftar ulang (di luar tanggal yang telah ditentukan adalah tidak sah).

    Kemudian untuk calon yang belum memahami cara mendaftar secara online maka dapat langsung datang ke tempat pendaftaran secara offline untuk mendapatkan penjelasan langsug dari petugas pendaftaran.

    Adapun tempat informasi dan pendaftarannya terdapat di beberapa Kodam, antara lain KODAM I/BB, KODAM II/SWJ, KODAM III/SLW, KODAM IV/DIP, KODAM V/BRW, KODAM VI/MLW, KODAM IX/UDY, KODAM XII/TPR, KODAM XIII/MDK, KODAM XIV/HSN, KODAMXVI/PTM, KODAM XVII/CEN, KODAM XVIII/KSR, KODAM JAYA JAKARTA, dan KODAM IM BANDA ACEH. Selama proses penerimaan berlangsung, calon peserta Amil TNI AD tidak dipungut biaya apapun. 

    PRIMANDA ANDI AKBAR

    Baca: Begini Cara Melaporkan Anggota TNI yang Bermasalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.