Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sidang Bansos Covid-19: Jaksa Tuntut Cabut Hak Politik Juliari Batubara

Reporter

image-gnews
Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, kasus suap ini diawali adanya pengadaan bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako untuk warga miskin dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun. Instagram/Kemensos
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut agar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Jaksa meminta Juliari Batubara dilarang menduduki jabatan publik selama 4 tahun setelah dipenjara dalam kasus korupsi bansos Covid-19.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” kata jaksa KPK, Ihsan Fernandi saat membacakan tuntutan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 26 Juli 2021.

Jaksa menyatakan Juliari telah mencederai amanat sebagai Menteri Sosial. Pencabutan sementara hak politik, perlu dilakukan untuk melindungi masyarakat agar tidak memilih kembali pejabat yang melakukan korupsi. Pencabutan hak itu juga perlu dilakukan agar eks politikus PDIP itu punya waktu untuk memperbaiki diri.

Jaksa juga meminta Juliari Batubara diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp 14,5 miliar. Jaksa meyakini Juliari menerima uang suap itu dari korupsi pengadaan bansos di Kementerian Sosial. Jaksa Ihsan mengatakan bila Juliari tak mampu membayar uang tersebut, maka harta bendanya akan disita. Dan bila nilai barang sitaan belum mencukupi, maka diganti dengan hukuman penjara 2 tahun.

Pencabutan hak politik dan membayar uang pengganti merupakan tuntutan hukuman tambahan yang diminta jaksa KPK. Sementara untuk pidana pokok, jaksa menuntut Juliari dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jaksa KPK meyakini Juliari terbukti menerima total Rp 32,2 miliar dari korupsi bansos Covid-19. Suap diterima bersama dengan dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono.

Jaksa mengatakan sumber duit tersebut berasal dari pengusaha Harry Van Sidabukke sebanyak Rp 1,28 miliar; Ardian Iskandar Maddanatja sebanyak Rp 1,9 miliar. Sedangkan sebanyak Rp 29,2 miliar dari beberapa perusahaan penyedia barang sembako bansos Covid-19.

Jaksa mengatakan para pengusaha memberikan uang itu agar perusahaannya ditunjuk menjadi penyedia sembako bansos Covid-19. Dalam beberapa kesempatan, Juliari Batubara membantah memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang fee dari para vendor. Dia membantah terlibat kasus suap ini.

Baca juga: Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Perencanaan Bansos Covid-19 Bandung Barat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

1 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menemui awak media usai dirinya menghadiri acara Kick and Speak Alumni SMA TOP GAN di Triboon Hub, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Ahad siang, 28 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Andika Perkasa: PDIP Harus Menang Pilkada secara Terhormat

Andika Perkasa berharap dalam menghadapi Pilkada 2024 seluruh kader PDIP harus tetap menjaga optimisme untuk meraih kemenangan.


Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

1 jam lalu

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan tahun 2024-2029 Muhammad Yusuf Ateh (kiri) bersama anggota panitia saat memberikan keterangan pers di Kantor  Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 30 Mei 2024. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Umumkan 236 Capim dan 146 Calon Dewas Lolos Seleksi Administrasi

Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh mengatakan terjadi kenaikan baik secara jumlah maupun persentase pendaftar untuk Capim dan Dewas dibanding periode sebelumnya.


MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

2 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.


Alasan Pengamat Sebut Elektabilitas Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Perlu Diuji di Kandang Banteng

3 jam lalu

Baliho bergambar Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi bersanding dengan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin terpasang di Jalan Letjen Soeprapto, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Foto diambil Sabtu, 29 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Alasan Pengamat Sebut Elektabilitas Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng Perlu Diuji di Kandang Banteng

Pengamat menuturkan elektabilitas Ahmad Luthfi perlu dilihat beberapa bulan ke depan untuk membandingkannya dengan kandidat lain.


KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

4 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. KPK mengajukan pencegahan terhadap 5 orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI yang berlaku untuk 6 bulan ke depan sebagai kebutuhan proses penyidikan, 2 orang pihak swasta Kusnadi dan Dona Berisa, 3 orang advokat Simeon Petrus, Dony Tri Istiqomah dan Yanuar Prawira Wasesa dalam penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019 - 2024 dengan tersangka politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, yang hingga saat ini dalam pelarian dan menjadi buronan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Lima Lokasi Terkait Korupsi Bansos Presiden

KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi bansos presiden


Peluang Pertarungan Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa di Pilgub Jateng

5 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Peluang Pertarungan Ahmad Luthfi dan Andika Perkasa di Pilgub Jateng

Bambang Pacul mengatakan, PDIP tidak bermaksud mengadu Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

7 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang dalam Kasus Harun Masiku, Tim Hukum PDIP Pertanyakan Alasannya

Tim hukum PDIP menilai KPK memiliki motif lain karena tiba-tiba kembali mengusut kasus Harun Masiku.


Kata Bambang Pacul Soal Usulan Elite PDIP agar Andika Perkasa Maju di Pilgub Jateng

9 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menemui awak media usai dirinya menghadiri acara Kick and Speak Alumni SMA TOP GAN di Triboon Hub, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, pada Ahad siang, 28 Januari 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Kata Bambang Pacul Soal Usulan Elite PDIP agar Andika Perkasa Maju di Pilgub Jateng

PDIP tidak bermaksud mengadu Andika Perkasa dengan Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng.


Syaiful Huda Optimistis Koalisi PKB-PDIP Akan Kalahkan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

9 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau Wasekjen PKB Syaiful Huda menghadiri perayaan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Syaiful Huda Optimistis Koalisi PKB-PDIP Akan Kalahkan Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda yakin dapat memenangkan Pilkada Jawa Timur asalkan berkoalisi dengan PDIP. Bagaimana peluang kedua partai berkaolisi?


Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

Cak Imin membenarkan telah bertemu dengan utusan Megawati membahas koalisi di sejumlah pilkada.