Top Nasional: Alasan Relaksasi PPKM Darurat dan Mengebut Vaksinator Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kepadatan kendaraan saat penerapan penyekatan PPKM Darurat di Underpass Bassura, Jakarta Timur, Kamis, 15 Juli 2021.  Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    Suasana kepadatan kendaraan saat penerapan penyekatan PPKM Darurat di Underpass Bassura, Jakarta Timur, Kamis, 15 Juli 2021. Polda Metro Jaya menambah jumlah lokasi penyekatan PPKM Darurat menjadi 100 titik yang mulai berlaku Kamis, 15 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurtahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita tentang rencana relaksasi PPKM Darurat pada 26 Juli 2021 menjadi perhatian pembaca selama Jumat, kemarin. Selain itu ada juga soal mahasiswa kedokteran dan bidan yang disiapkan menjadi vaksinator Covid-19. Berikut rangkuman beritanya.

    Alasan relaksasi PPKM Darurat

    Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa rencana kebijakan pelonggaran pembatasan masyarakat (PPKM darurat) diputuskan berdasarkan empat komponen pertimbangan yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

    Wiku menyebut kebijakan relaksasi akan dimulai 26 Juli 2021 setelah mencermati perkembangan dari pengetatan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat periode 3-20 Juli 2021.

    Adapun keempat pertimbangan yang dimaksud, pertama, perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya. "Dimana angka keterisian tempat tidur/bed of ratio (BOR) dan penambahan kasus positif harian yang terus mengalami penurunan," ujar Wiku dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat, 23 Juli 2021.

    Kedua, kapasitas manajemen sistem kesehatan dua arah melingkupi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, yaitu dengan melakukan upaya konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine.

    "Ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat dengan terlihatnya tren penurunan mobilitas masyarakat serta keluhan masyarakat untuk segera merelaksasikan pembatasan yang cukup ketat selama satu bulan terakhir," ujar Wiku.

    Pertimbangan keempat, lanjut Wiku, dampak sosial ekonomi khususnya bagi masyarakat dengan pendapat ekonomi menengah ke bawah dan usaha mikro.

    Menurut Wiku, saat ini pemerintah berusaha sebaik mungkin melakukan pengawasan, persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi PPKM agar seluruh elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

    Selanjutnya, setelah relaksasi dijalankan, maka akan dilakukan evaluasi setelah hari ke-10 sampai dengan hari ke-14. Karenanya masyarakat diminta tetap waspada hingga kondisi terkendali dan relaksasi dapat dilakukan dengan baik.

    "Perlu diingat, melakukan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Akan tetapi, secara bertahap dan hati-hati menuju kehidupan normal yang baru, sekaligus siap jika harus dilakukan pengetatan kembali," ujar Wiku Adisasmito ihwal pelonggaran usai PPKM darurat.

    Vaksinator Covid-19

    Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berkolaborasi dalam upaya penanganan pandemi Covid-19. Kerja sama itu melalui pelibatan mahasiswa kedokteran dan bidan dalam vaksinasi Covid-19.

    Pelibatan mahasiswa kedokteran ini menjadi salah satu cara pemerintah mencapai target 70 juta orang telah divaksin pada September 2021. “Untuk mencapai 70 juta tervaksin September ini, pemerintah akan melatih ratusan ribu bidan dan mahasiswa kedokteran sebagai vaksinator,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md dalam cuitannya di Twitter, pada Sabtu, 17 Juli 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.