TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan keputusan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli yang diumumkan Presiden Joko Widodo harus direspons serius oleh semua pihak. Mulai dari pemerintah daerah, penegak aturan di lapangan, hingga masyarakat luas yang terkena dampak kebijakan.
"Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari gelombang kedua Covid-19 atau tidak," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 21 Juli 2021.
Maka dari itu, Puan meminta penegakan PPKM darurat dalam lima hari ke depan harus semakin ketat. Mewanti-wanti agar PPKM darurat tidak kendur, Puan mengibaratkan dengan ujian sekolah yang harus disikapi dengan disiplin belajar.
"Ibarat ujian sekolah, lima hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur," ujar Puan.
Puan meminta rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli jika kasus menurun tak dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan di lapangan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mengendurkan protokol kesehatan.
Jika prokes mulai kendur, ujarnya, kondisi penularan akan sangat mengerikan. "PPKM darurat yang selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini mengatakan, lima hari krusial ke depan juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil serta memperbanyak testing dan tracing. Sebab, seperti disampaikan Jokowi, pelonggaran itu sangat bergantung pada turunnya angka penularan.
"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan," ucapnya.
Puan Maharani lantas mendorong agar pencairan bantuan pemerintah cepat sampai ke tangan masyarakat. Ia meyakini masyarakat akan membatasi mobilitas ke luar rumah jika bantuan sudah di tangan.
