Politikus PAN Sebut PPKM Darurat 2 Pekan Belum Efektif

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi PAN, Saleh P. Daulay, menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat di Jawa-Bali selama dua pekan ini belum berjalan efektif.

    “Ini evaluasi dari apa yang saya lihat, dan karena itu memang belum efektif karena beberapa faktor,” kata Saleh dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 17 Juli 2021.

    Saleh menuturkan, PPKM Darurat ketika pertama kali diterapkan belum tersosialisasi dengan baik. Pasalnya, keputusan pemerintah menerapkan PPKM Darurat terlalu cepat. Akibatnya, masyarakat belum memahami sepenuhnya perbedaan PPKM Darurat dengan PPKM Mikro yang sebelum diterapkan.

    Karena banyak masyarakat yang belum memahami, pelaksanaan PPKM Darurat diwarnai banyak perdebatan, termasuk yang keluar rumah dan muncul penyekatan jalan. Saleh menilai, penyekatan jalan tersebut akhirnya menimbulkan kemacetan, dan kemacetan menimbulkan kerumunan. 

    “Artinya setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik, sehingga masyarakat tidak bertanya. Sehingga patuh dan ikut melaksanakannya,” kata dia.

    Dari sisi ekonomi, Saleh melihat penerapan masyarakat belum siap menerapkan PPKM Darurat. Pasalnya, kebijakan ini berdampak pada pekerja di sektor informal. Apalagi, aparat masih ada yang tidak manusiawi ketika melakukan pengawasan terhadap pedagang. Menurut Saleh, hal ini menandakan kombinasi aparat yang tegas dan humanis masih belum bisa diterapkan.

    Dari evaluasi yang dilakukannya, Saleh mengatakan bahwa bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah ketika PPKM Darurat dilaksanakan juga ternyata belum disalurkan secara menyeluruh. Belum meratanya penyaluran bansos ini, kata Saleh, membuat masyarakat berupaya mendapatkan kebutuhan mereka di luar.

    “Sehingga kita tidak bisa melarang orang keluar atau mengimbau untuk tetap harus ada di rumah semasa berlakunya PPKM Darurat,” ujar politikus PAN tersebut.

    Selain itu, Saleh juga menemukan banyak rumah sakit yang sudah terisi kapasitas tempat tidurnya. Bahkan, banyak RS sudah melebihi kapasitas dengan adanya tenda-tenda di luar rumah sakit. Ia sendiri menyaksikan kondisi di RSPAD Gatot Subroto yang sudah dipenuhi tenda-tenda darurat. Setiap tenda bisa diisi sampai 10 orang yang terpapar Covid-19.

    Menurut dia, PPKM Darurat yang belum efektif ini bukan hanya karena disebabkan oleh kesiapan aparatur, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana yang tidak menunjang. “Ini harus dipikirkan ulang pemerintah agar tidak terulang lagi,” katanya.

    FRISKI RIANA

    Baca: Puan Maharani Minta Evaluasi PPKM Darurat Diumumkan Sebelum Diperpanjang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.