Top Nasional: Jokowi Blusukan Dikritik dan Pemerintah Dinilai Makin Represif

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo blusukan membagikan sembako ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 15 Juli 2021. Foto: BPMI Setpres

    Presiden Joko Widodo blusukan membagikan sembako ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 15 Juli 2021. Foto: BPMI Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita paling banyak dibaca atau terpopuler selama sehari di antaranya Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang blusukan ke rumah warga Sunter untuk membagikan paket obat. Kemudian, Pakar HAM yang juga Dosen Fakultas Hukum Unair Herlambang P. Wiratraman memandang praktek pemerintahan selama masa pandemi Covid-19 semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Berikut ringkasannya:

    1. Jokowi Blusukan Bagi Obat, Pandu Riono: Ngapain Sih, Itu Bukan Tugas Presiden

    Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang blusukan ke rumah warga Sunter untuk membagikan paket obat Covid-19 dan sembako, Kamis malam, 15 Juli 2021.

    Pandu menilai langkah ini tidak relevan sama sekali dengan penanganan pandemi Covid-19.

    ADVERTISEMENT

    "Ngapain sih melakukan hal seperti itu. Itu kan bukan tugas Presiden. Tugas Presiden itu memimpin penanggulangan. Distribusi itu serahkan ke Puskesmas. Buat apa ada Puskesmas, buat apa ada tenaga kesehatan, buat apa menggaji Menteri Sosial," kata Pandu saat dihubungi, Jumat, 16 Juli 2021.

    Pandu Riono juga mempertanyakan pembagian bantuan paket yang berisi obat dan vitamin. Paket itu hanya diberikan pada warga yang menjalani isolasi mandiri. Terlalu beresiko bagi seorang Presiden berkontak langsung dengan pasien isolasi mandiri.

    Bagi-bagi obat ini juga dinilai hanya sebatas langkah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membuat obat mereka laku. Pandu mengatakan seharusnya obat itu dialokasikan di pelayanan kesehatan, bukan dibagi-bagikan langsung ke masyarakat. Pemerintah seharusnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga di tingkat Puskesmas.

    Melihat langkah ini, Pandu menilai penanganan Covid-19 di Indonesia sangat amburadul. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) justru terkesan menyabotase pemerintah. Mereka justru terlihat terlalu fokus pada urusan ekonomi dan hanya berjualan obat dan vaksin. "Karena enggak ada upaya untuk mengendalikan pandemi. Untuk mengendalikan pandemi itu bukan hanya dengan pengobatan, tapi testing dan tracing," kata Pandu.

    Pandu mengatakan akan lebih relevan jika Jokowi memilih membagikan masker ke masyarakat. Karena masker itu penting bagi orang miskin, untuk bekerja dan sebagainya. Namun bagi-bagi obat dan sembako Pandu nilai tak memiliki relevansi dengan penanganan pandemi sama sekali.

    Semalam, Presiden Jokowi blusukan ke rumah warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden datang ke sejumlah rumah untuk membagikan sembako dan paket obat. Ia nampak mengenakan masker, jaket, dan sarung tangan hitam.

    2. Pakar HAM Unair Sebut Pemerintah Jadikan Pandemi Sebagai Aji Mumpung

    Pakar HAM yang juga Dosen Fakultas Hukum Unair Herlambang P. Wiratraman memandang praktek pemerintahan selama masa pandemi Covid-19 semakin jauh dari nilai-nilai demokrasi. Tindakan represif dan penyempitan ruang sipil terus dilanggengkan.

    “Kita patut melihat bagaimana pola kekuasaan pemerintah bergulir selama masa pandemi ini. Di sini saya dapat melihatnya dari tiga titik,” sebutnya dalam Seri Diskusi Negara Hukum yang digelar LP3ES pada Senin 12 Juli 2021.

    Pertama, Herlambang menilai pemerintah tidak siap dalam menghadapi pandemi. Dari segi narasi, pemerintah sedari awal terkesan meremehkan Covid-19. Sikap tersebut dilanjutkan dengan kebijakan yang tak berlandaskan sains kala menghadapi pandemi.

    Kedua, kata Herlambang, ada tendensi pemerintah melakukan legalisme autokratik. pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang melegalkan tindak represif, dominasi oligarki, serta tindakan yang koruptif.

    Pandemi, kata dia, sebagai keadaan darurat seakan-akan jadi aji mumpung untuk melancarkan lahirnya produk hukum yang autokratik seperti itu.

    “Contoh terbesarnya seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU Minerba yang dikebut pada awal pandemi merebak. Contoh terbaru adalah vaksin jadi berbayar, padahal sebelumnya Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa vaksin bakal gratis,” kata alumnus Leiden University ini, seperti dikutip Tempo dari laman Unair, Jumat 16 Juli 2021.

    Ketiga, Herlambang mencatat terjadi kemunduran demokrasi selama masa pemerintahan Jokowi. Terlebih saat periode kedua ia memimpin. Herlambang berpendapat, salah satu pemicu kemunduran tersebut ialah pengkerdilan kebebasan sipil.

    Ia mencontohkan cara-cara seperti cyber attack dan doxing terhadap pakar dan jurnalis yang mengkritisi pananganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah. Sebagai contoh, ada upaya peretasan akun Twitter Pandu Riono, seorang Epidemiolog UI. Lalu penghapusan berita milik media Tirto.id soal riset vaksin yang dilakukan oleh BIN dengan suatu perguruan tinggi ternama.

    Baca: KPC-PEN Diusulkan Dibubarkan, KSP: Jokowi Tetap Beri Kepercayaan Penuh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Ganda Putri Indonesia Masuk Semifinal Olimpiade Pertama dalam Sejarah

    Pasangan ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu, lolos ke semifinal badminton di Olimpiade 2020. Prestasi itu jadi tonggak olahraga Indonesia.