TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, menilai langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk blusukan membagikan paket obat dan sembako ke warga, tidak diperlukan. Justru Pandu menilai langkah itu memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.
"Seorang pemimpin harus tahu fungsi dan tugas pokoknya. Ketika saya dengar rencana Presiden mau bikin paket obat, dan sebagainya itu kan rencananya BUMN, supaya BUMN obatnya laku dibeli pakai uangnya pemerintah. Dipaketkan, dipaksakan," kata Pandu saat dihubungi Jumat, 16 Juli 2021.
Presiden blusukan ke rumah warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis, 15 Juli 2021 malam. Jokowi datang ke sejumlah rumah untuk membagikan sembako dan paket obat.
Pandu menilai seharusnya obat itu dialokasikan di pelayanan kesehatan, bukan dibagi-bagikan langsung ke masyarakat. Ketimbang blusukan, Jokowi seharusnya membangun sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat hingga di tingkat Puskesmas.
"Itu yang disebut membangun sistem. Jadi kalau bangun sistem itu enggak bisa amburadul kayak gini. Itu yang saya bilang penanganan amburadul," kata Pandu.
Carut marut penanganan pagebluk ini juga terlihat dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang justru terkesan menyabotase pemerintah sendiri. Pandu melihat mereka justru terlihat terlalu fokus pada urusan ekonomi dan hanya berjualan obat dan vaksin.
"Enggak ada upaya untuk mengendalikan pandemi. Untuk mengendalikan pandemi itu bukan hanya dengan pengobatan, tapi testing dan tracing," kata Pandu Riono soal langkah Jokowi yang blusukan.
Baca juga: Jokowi Bagi Obat ke Warga, Pandu Riono: Ngapain Sih Itu, Bukan Tugas Presiden
