Kronologi Vaksin Berbayar: Dari Rapat di Kantor Airlangga, Dibawa ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga antre saat mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 14 Juni 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Warga antre saat mengikuti vaksinasi Covid-19 secara massal di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 14 Juni 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan ide vaksin gotong royong individu alias vaksin berbayar bermula saat rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diinisiasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

    Budi Gunadi mengatakan rapat di kantor Menter Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu digelar pada 26 Juni.

    "Rapat melihat vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan," kata Budi Gunadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 13 Juli 2021.

    Ia mengatakan, vaksinasi gotong royong hanya menyumbang 10 ribu sampai 15 ribu dari target 1,5 juta vaksinasi Covid-19 per hari. 

    Rapat itu kemudian mengusulkan beberapa ide. Mulai dari vaksin gotong royong bagi daerah, rumah sakit, anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga individu.

    Kesimpulan rapat itu kemudian dibawa ke rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada 28 Juni. Dengan masukan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Kemenkes juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat perubahan aturan vaksinasi berbayar ini.

    "Habis dari situ (rapat kabinet terbatas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi, kami keluarkan," kata Budi.

    Budi melanjutkan, pemerintah menilai vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi. Ia melihat swasta seharusnya bisa lebih cepat dari pemerintah dalam mengakselerasi cakupan vaksinasi ini.

    Selain itu, dia beralasan bahwa vaksinasi gotong royong individu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengatakan pendanaan program tersebut berasal dari pembiayaan Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan swasta. "Jadi tidak ada keterlibatan negara dari sisi anggaran," ujarnya.

    Budi mengimbuhkan, vaksin gotong royong individu alias vaksin berbayar juga bersifat opsi dan bukan keharusan. Ia mengatakan semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis.

    Baca juga: Moeldoko Minta Masyarakat Dukung Vaksinasi Covid-19 Berbayar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.