Moeldoko Minta Publik Dukung Vaksin Covid-19 Berbayar, Bisa Kurangi Beban Negara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 12 Juli 2021. Bahan baku ini akan dibawa ke Bio Farma di Bandung untuk diolah. ANTARA/Muhammad Iqbal

    Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin Covid-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 12 Juli 2021. Bahan baku ini akan dibawa ke Bio Farma di Bandung untuk diolah. ANTARA/Muhammad Iqbal

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta masyarakat mendukung program vaksinasi gotong royong individu alias vaksin Covid-19 berbayar. Vaksinasi individu ini, kata Moeldoko, pada dasarnya diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri. Selain itu, kata dia, program ini bisa mengurangi beban negara.

    “Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara," kata Moeldoko lewat keterangan tertulis, Selasa, 13 Juli 2021.

    Moeldoko memastikan, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis.

    Rencananya, kata dia, vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja.

    “Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” kata Moeldoko. “Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis".

    Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperluas cakupan vaksin Gotong Royong Individu lewat Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2021.

    Alasannya, kata Budi, karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). ''Jadi ada beberapa misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan-perusahaan kecil itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong, tetapi belum bisa masuk melalui programnya Kadin, itu dibuka,'' kata Budi, kemarin.

    Aturan vaksin Covid-19 berbayar ini banyak ditentang karena prinsip vaksinasi untuk rakyat semestinya gratis. Pemerintah menunda sementara program vaksinasi Covid-19 berbayar ini setelah mendapat banyak penolakan. Hari ini, DPR memanggil Menkes Budi Gunadi untuk membahas polemik vaksinasi individu berbayar ini.

    Baca juga: Epidemiolog Bilang Vaksin Covid-19 Berbayar Bisa Picu Diskriminasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.