Demokrat Usul Kompleks Parlemen Jadi RS Darurat Covid-19, MPR: Kurang Tepat

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

    Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menilai usulan agar halaman Kompleks Parlemen menjadi Rumah Sakit atau RS Darurat Covid-19 kurang tepat. Alasannya, masih banyak orang yang bekerja di tempat tersebut.

    "Usulan itu kurang tepat karena Gedung DPR itu perkantoran, masih ada yang bekerja dan fasilitasnya kurang layak dan memadai," kata Jazilul, di Jakarta, Minggu, 11 Juli 2021.

    Dia menghargai adanya usulan agar halaman Kompleks Parlemen dijadikan RS Darurat COVID-19. Menurut dia masih banyak fasilitas negara yang bisa digunakan sebagai RS Darurat Covid-19, misalnya di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

    "Hemat kami lebih cocok kalau Gelora Bung Karno saja yang disulap jadi RS Darurat Covid-19. Selain karena lahannya lebih luas, juga lebih steril dari lalu lintas orang bekerja," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Sebelumnya Wakil Ketua MPR yang juga politikus senior Partai Demokrat Syarief Hasan mendukung Fraksi Partai Demokrat DPR yang mengusulkan penggunaan halaman dan gedung DPR/MPR RI sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19.

    "Akibat membeludaknya kenaikan kasus Covid-19 membuat RS-RS semakin kesulitan menampung, sementara masyarakat butuh tempat perawatan. Karena itu, kami mengusulkan dalam kondisi kedaruratan ini untuk menggunakan Gedung DPR/MPR RI sebagai RS darurat," kata Syarief dalam keterangannya, Minggu, 11 Juli 2021.

    Menurut dia usulan tersebut perlu didukung karena RS rujukan maupun RS Darurat  semakin kesulitan menampung pasien Covid-19. Sebab, kata Syarief, banyak pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan dan fasilitas, namun RS rujukan/darurat sudah penuh.

    Baca Juga: Wailkota Hendi Resmikan RS Darurat Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...