Wakil Ketua IDI Minta BPOM Tak Blokir Ivermectin, Dokter dan Masyarakat Butuh

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Obat Ivermectin. shutterstock.com

    Obat Ivermectin. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto tak sepakat dengan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memblokir pabrik Ivermectin milik PT Harsen.

    Slamet mengatakan selama ini obat itu banyak berguna bagi masyarakat. "Harusnya jangan diblokir, karena masyarakat dan dokter membutuhkan," kata Slamet, Sabtu, 3 Juli 2021.

    Ivermectin merupakan obat cacing yang belakangan diyakini dapat menjadi obat untuk mengobati gejala Covid-19. Penggunaan obat ini menjadi sorotan. Apalagi setelah BPOM memblokir pabrik obat ini milik PT Harsen Laboratories.

    BPOM menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT Harsen, mulai dari bahan baku ivecmertin melewati jalur tak resmi, kemasan siap edar tidak sesuai aturan, hingga penetapan tanggal kadaluarsa yang tak sesuai.

    Penggunaan Ivermectin sebagai obat Covid-19 juga masih menjadi pro kontra di masyarakat. Meski begitu, Slamet secara fungsi, sudah banyak jurnal yang mengulas terkait khasiat Ivermectin.

    "Ada penelitian yang menyatakan Ivermectin bermanfaat untuk mencegah dan mengobati Covid-19. Ada penelitian yang menyatakan kurang bermanfaat. IDI menyerahkan kepada seluruh dokter untuk memutuskan penggunaanya," kata Slamet.

    Ia menegaskan IDI tak sepakat jika akhirnya obat tersebut diblokir. Selain itu, Ia juga tak sepakat dengan wacana pemerintah yang akan menurunkan harga Ivermectin. Seharusnya, harga eceran tertinggi diterapkan agar obat keras ini tak sembarang dikomersilkan. Selain itu, penggunaan obat ini harus berdasarkan resep dokter.

    Meski tak punya data pasti seberapa besar kebutuhan Ivermectin saat ini, namun Slamet memprediksi obat ini akan banyak dibutuhkan oleh masyarakat dan dokter. "Kebutuhannya saya belum ada data, tapi kalau untuk Covid dan penyakit cacing, ya besar," kata Slamet. 

    Baca juga: Sederet Fakta Penyegelan Pabrik Ivermectin Milik PT Harsen oleh BPOM 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.