Covid-19 20 Ribuan, Mahfud MD: Kebijakan Pemerintah Sudah Dikaji Komprehensif

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan kerja pada Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak seluruh masyarakat agar tetap mematuhi aturan pemerintah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Saat ini, kasus Covid-19 harian di Indonesia sudah berada di atas 20 ribuan. Pemerintah pun telah menerapkan PPKM mikro di sejumlah daerah.

    "Sekarang kasus di atas 20.000, angka kematian juga tinggi. Menghadapi teror COVID-19 kali ini, kita semua harus berhati-hati, ikutilah aturan pemerintah, patuhi protokol kesehatan. Sebab, yakinlah, ketentuan pemerintah selalu dikeluarkan berdasar pertimbangan yang komprehensif," ujarnya dalam sebuah webinar, Sabtu 27 Juni 2021.

    Dia mengingat awal mula Covid-19 masuk Indonesia bahwa tidak ada negara yang siap menghadapi pandemik COVID-19 itu dan tidak ada yang menyangka pandemik begitu serius, meluas dan berlangsung lama.

    "Akhir Desember di Wuhan, di Indonesia masih tenang. Indonesia sampai akhir Februari masih cukup santai menanggapi ini. Bahkan 28 Februari 2020, dalam sebuah jurnal Internasional, kita disebut satu-satunya negara besar di Asia yang belum dimasuki COVID-19," ucap dia.

    Tapi kemudian, lanjut Mahfud MD, pada 2 Maret 2020 ditemukan kasus penularan COVID-19 yang kemudian berubah menjadi besar dan serius. Hal itu mulai memunculkan masalah ekonomi dan politik.

    Menurut Mahfud pemerintah manapun, termasuk Indonesia tentunya ingin menyelesaikan pandemik secepatnya. Oleh karena itu berbagai upaya apapun dilakukan, salah satunya anggaran difokuskan guna penanganan pandemik.

    Bahkan kata dia pemerintah sampai menerbitkan Perppu untuk penanganan COVID-19. Pemerintah pun sempat dituding tengah mempersiapkan instrumen untuk korupsi, padahal anggaran itu benar-benar untuk menangani COVID-19.

    "Saat awal, semua negara tidak siap, alat pelindung diri (APD), masker, obat, semua diborong, dimonopoli. Pemerintah manapun kesulitan," kata Mahfud.

    Karena berbagai kesulitan itu lanjut Mahfud akhirnya tampak hikmah dari pandemik, dengan munculnya kreativitas dari masyarakat, yang didukung oleh pemerintah. Produk masker, APD, obat dari dalam negeri dan kreativitas di bidang ekonomi lainnya hadir ikut menangani dampak pandemik.

    Kemudian, di bidang pendidikan, menurutnya muncul ide belajar virtual yang dapat diterapkan bahkan bukan hanya pada saat pandemik saja, meskipun awalnya dirasa cukup menyusahkan.

    "Kelas jarak jauh dulu dilarang pemerintah. Karena pandemik, kita bisa mengikuti tuntutan perkembangan dengan kreasi yang baru," tutur-nya.

    Hikmah selanjutnya kata dia juga muncul di bidang birokrasi penataan keuangan. Mahfud mencontohkan sebelumnya, kementerian dan lembaga amat susah mengeluarkan uang atau anggaran, karena terlampau banyak aturan.

    Pemerintah bisa salah kalau tidak segera mengeluarkan anggaran, tetapi juga bahaya kalau anggaran dikeluarkan sembarangan.

    "Akhirnya dibuat lah aturan yang lebih substantif, bukan formalistik, sekarang tidak perlu pakai materai. Sekarang bantuan langsung tunai dikirim langsung ke rekening. Ini variasi yang bagus," ujarnya.

    Selain itu, kondisi pandemi juga memunculkan efisiensi birokrasi lainnya seperti kemudahan melakukan rapat-rapat teknis yang tidak perlu menghabiskan banyak anggaran.

    "Keputusan nasional bisa dilakukan dengan virtual. Rapat dengan birokrasi di daerah manapun. Dua jam masalah nasional selesai, tanpa perlu ada dari daerah membawa banyak macam staf ke Jakarta," ucapnya.

    Baca: Cerita Ribuan Dokter Kesulitan Jadi Relawan Covid-19 Gara-gara Birokrasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.