Fraksi PAN Minta Pemerintah Terapkan Lockdown Akhir Pekan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar pemerintah memikirkan opsi menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown pada akhir pekan. Upaya itu untuk menekan kasus Covid-19.

    "Saya sejak awal menawarkan kebijakan lockdown di akhir pekan, yaitu sejak Jumat sore, seluruh masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah sampai Senin pagi, sehingga diharapkan tidak terjadi penyebaran Covid-19. Saya minta Pemerintah tolong (usulan) ini dipikirkan," kata Saleh, Senin, 21 Juni 2021.

    Dia menilai seluruh kebijakan yang sudah diambil pemerintah saat ini terkait penanganan Covid-19 harus dievaluasi dengan baik sebab sudah lama diterapkan. Saleh mencontohkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah dilakukan. Namun hasilnya kurang maksimal lalu berubah menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjilid-jilid.

    "Ibarat buku, ini sudah mau khatam, namun hasilnya tidak maksimal, bahkan kita sedang berada pada masa khawatir sekali terkait dengan penyebaran Covid-19. Misalnya di Bangkalan dan Kudus sudah mengkhawatirkan sekali," tutur dia. 

    ADVERTISEMENT

    Oleh sebab itu, menurut Saleh, perlu adanya inovasi kebijakan lain yang harus diambil pemerintah, salah satunya opsi menerapkan lockdown pada akhir pekan. Ia menuturkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyampaikan agar warga Jakarta di rumah saja ketika akhir pekan.

    "Pernyataan Gubernur Anies itu sebetulnya sama dengan lockdown akhir pekan. Karena itu saya minta kebijakan itu dicoba dahulu, jangan alergi," tuturnya.

    Ia melanjutkan kebijakan yang akan diambil pemerintah harus tegas, misalnya tidak ada pesta pada Sabtu-Minggu, tak ada orang pergi wisata, dan tidak ada lagi kerumunan. Saleh menegaskan kerumunan dan keramaian adalah salah satu yang menyebabkan penularan Covid-19 tidak bisa diatasi. Sehingga kebijakan yang diambil pemerintah jangan sampai terlambat.

    Kendati demikian, pemerintah sudah memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM Mikro selama dua pekan ke depan. Padahal sejumlah pihak sudah menyuarakan agar diterapkan lockdown untuk menekan kasus Covid-19 yang terus naik dalam sepekan terakhir ini. 

    Baca juga: PPKM Mikro Jadi Andalan Pemerintah, Airlangga Sebut Efektif Tekan Covid-19


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...