TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak menjawab lugas saat ditanya ihwal desakan sejumlah pihak agar pemerintah menarik rem darurat dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19. Airlangga menyebut pemerintah sampai saat ini masih konsisten dengan penguatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro.
Menurut dia, PPKM Mikro efektif menekan laju kasus di sejumlah daerah. "Terbukti di Bangkalan, Kudus, Kepri, maupun di Riau berhasil menurunkan tingkat kasus aktif," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Senin, 21 Juni 2021.
Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta publik tidak terus-menerus bertanya apakah kebijakan yang diambil pemerintah ini mengutamakan ekonomi atau kesehatan. Menurut Budi, arahan Jokowi sejak awal jelas bahwa kedua sektor tersebut tidak bisa dipisahkan.
"Bapak Presiden sejak awal jelas mengatakan, ekonominya tidak akan bisa selesai, kalau kesehatannya tidak selesai. Karena memang isu utamanya adalah kesehatan," ujar Budi. "Oleh karena itu, Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya harus selesai," lanjut dia ihwal .
Sebelumnya, kelompok relawan bantu warga Lapor Covid-19 membuat petisi daring yang meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan lockdown. Langkah itu untuk merespons ledakan kasus Covid-19 di Indonesia.
Alasan petisi tersebut dibuat ialah karena lonjakan kasus terjadi akibat tidak adanya pembatasan super ketat pra lebaran hingga sekarang. Pemerintah di sisi lain masih menerapkan kebijakan PPKM Mikro.
Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, IDI Dukung Wacana Lockdown di Yogyakarta
DEWI NURITA
