Kronologi Pembredelan Majalah Tempo, Editor dan Detik 27 Tahun Silam

Reporter

WS Rendra pada protes pembredelan TEMPO, EDITOR dan DETIK di depan Deppen, Jakarta, 1994. Majalah Tempo dibredel untuk pertama kalinya pada 12 April 1982. Tempo, yang saat itu berusia 12 tahun, dibredel oleh Departemen Penerangan melalui surat yang dikeluarkan oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo. Dok.TEMPO/Robin Ong

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait pemberitaan dugaan kasus korupsi impor 39 kapal perang bekas Jerman Timur yang diprakarsai Menteri Riset dan Teknologi saat itu, B.J. Habibie, membuat Majalah Tempo dibredel oleh Pemerintah Orde Baru 27 tahun silam. Hal ini dikarenakan Pemerintah Orde Baru beralasan pemberitaan Tempo mengenai indikasi korupsi dalam pembelian kapal perang eks Jerman Timur dapat membahayakan stabilitas nasional.

Tidak hanya Majalah Tempo, saat itu dua media lain yang dibredel Pemerintah Orba adalah Editor dan tabloid Detik. Namun, yang membedakan, Majalah Tempo melawan keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah dan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Penetapan Pembredelan

Setelah memuat kabar tentang kasus korupsi pembelian kapal perang, Pembredelan ini diumumkan Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Kementerian Penerangan, Subrata, atas nama Menteri Penerangan Harmoko.

Menurut Goenawan Mohammad, salah satu pendiri Tempo, saat pembredelan tersebut terjadi, sudah tidak ada lagi harapan Tempo untuk dapat terbit kembali. Hal ini dikarenakan Rezim Soeharto meminta berbagai persyaratan. “Pembreidelan di awal 1990-an berlaku buat seterusnya; suratkabar atau majalah hanya diizinkan terbit kembali jika memenuhi sejumlah syarat kepatuhan — dan harus dengan nama baru,” kenang pria yang akrab disapa GM tersebut.

Perlawanan Terhadap Pemberangusan.

Alih-alih menjadi titik nadir sejarah pers Indonesia, momentum ini menjadi tonggak awal perlawanan memperjuangkan kebebasan pers. Pada 21 Juni 1994 menjadi momentum bagi kebebasan pers di Indonesia, untuk pertama kalinya dalam sejarah, wartawan melawan setelah sering terjadi pembredelan yang dilakukan pemerintah.

Mantan Pemimpin Redaksi Tempo kala itu, Bambang Harymurti atau yang akrab disapa BHM mengatakan, “Antara sedih dan marah.” Peristiwa yang seakan terekam tak pernah mati di dalam ingatannya, BHM menceritakan saat itu suasana kantor riuh, ramai. Goenawan Mohamad menyampaikan pidatonya pascapembredelan. Ia masih teringat dengan kata-kata Goenawan Mohamad. “Kita boleh kalah, tapi tidak boleh takluk.”

GM juga menuliskan ketika ia bertemu dengan Sarwono Kusumaatmadja, (Menteri Negara Lingkungan Hidup), salah satu menteri yang menunjukkan simpati kepada majalah Tempo sepekan setelah ultimatum yang dilayangkan oleh Hashim, Sarwono bertanya mengapa GM melawan keras tindakan pembredelan tersebut, “It is about self-respect,” kata GM dalam memoar yang pernah diupload di akun Facebooknya.

Perlawanan ini tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup internal Tempo saja, sehari setelah pencabutan SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Tempo, percikan api mulai memantik amarah para wartawan muda hingga aktivis dan mahasiswa.

Bahkan, di Jakarta, ratusan aktivis dan wartawan melakukan long march ke kantor Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat. Dalam aksinya mereka mendesak Harmoko untuk membatalkan pencabutan SIUPP Tempo, Detik, dan Editor. Aksi ini terus berjalan hingga beberapa hari setelahnya karena pemerintah enggan menuruti permintaan demonstran.

Sedangkan masa aksi di Yogyakarta melakukan aksi dengan membungkus kantor biro Tempo di sana dengan kertas putih. Kemudian pada 27 Juni 1994, saat polisi membubarkan paksa demonstran terjadi kerusuhan yang menyebabkan puluhan orang terluka dalam insiden tersebut.

Memenani Pengadilan

Tidak bisa dipungkiri lagi, era 1990-an banyak terjadi kemelut di dunia politik Indonesia. Beragam aksi massa yang protes terhadap kebijakan Soeharto sering membanjiri jalan-jalan ibu kota hingga gedung parlemen. Tak jarang, masa aksi yang terluka akibat bentrok dengan aparat. Bahkan, tidak sedikit pula masa aksi yang gugur ketika aksi berlangsung.

Pembredelan Majalah Tempo juga menjadi salah satu hal yang mencederai perpolitikan di Indonesia. Aksi-aksi yang sudah dijelaskan sebelumnya menjadi tanda pentingnya pers yang berfungsi sebagai watchdog demokrasi dan hak asasi manusia.

Tempo yang tidak berhenti melawan juga membawa kasus ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam perlawanan tersebut, tanpa diduga, hakim Benyamin Mangkoedilaga memenangkan Tempo. Setelah lengsernya Soeharto pada 1998, majalah Tempo kembali terbit hingga hari ini, bahkan, saat ini Tempo sudah menginjak usianya ke-50.

Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1966 dan juga salah satu evaluator sikap pemberitaan Tempo, (alm) Rahman Tolleng, menilai perlawanan dan penolakan pembredelan Majalah Tempo menunjukkan sikap kritisnya sebagai media. “Masih bisa dianggap bahwa dia bisa bertahan sebagai pers yang kritis,” kata Rahman Tolleng, 27 tahun lalu.

GERIN RIO PRANATA 

Baca: 50 Tahun Tempo Satu Kisah di Belakang layar Pembredelan Majalah Tempo







Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

6 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

21 hari lalu

Pakar Hukum: Kebijakan Menambang di Wadas Melanggar HAM dan Konstitusi

Ahli hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM) Herlambang Wiratraman mengatakan kebijakan menambang di Wadas, Jawa Tengah melanggar HAM dan konstitusi.


Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

21 hari lalu

Masyarakat Wadas Ingin Rekomendasi ESDM Dibatalkan dan Tak Ada Lagi Pertambangan

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut masyarakat Wadas berharap supaya surat rekomendasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kemen ESDM) dibatalkan.


Peristiwa Malari 1974: Demonstrasi Tolak Kunjungan PM Jepang Kakuei Tanaka Berujung Rusuh

22 hari lalu

Peristiwa Malari 1974: Demonstrasi Tolak Kunjungan PM Jepang Kakuei Tanaka Berujung Rusuh

Peristiwa Malari adalah demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial menolak kedatangan PM Jepang Kakuei Tanaka ke Indonesia pada 15 Januari 1974.


Peristiwa Kanigoro, Teror Massa PKI di Ponpes Al-Jauhari Kediri Subuh Hari Itu

22 hari lalu

Peristiwa Kanigoro, Teror Massa PKI di Ponpes Al-Jauhari Kediri Subuh Hari Itu

Pada 13 Januari 1965, Peristiwa Kanigoro terjadi di Kediri, saat massa PKI menyerbu Ponpes Al-Jauhari, pada subuh hari itu. Begini kisah saksi mata.


Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

30 hari lalu

Kasus Kelangkaan Minyak Goreng, Sawit Watch Ajukan Banding Atas Kekeliruan Putusan PTUN

Sawit Watch mengajukan banding terhadap putusan PTUN dalam kasus kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng.


Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

31 hari lalu

Gugatan Warga Desa Wadas terhadap Dirjen ESDM Masuk Tahap Pembuktian

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa menyodorkan sejumlah dokumen dalam persidangan di PTUN


Pele di Usia 17 Tahun 249 Hari Bawa Timnas Brasil Juara Piala Dunia 1958

37 hari lalu

Pele di Usia 17 Tahun 249 Hari Bawa Timnas Brasil Juara Piala Dunia 1958

Pada 30 Desember 2022, legenda sepak bola Brasil meninggal. Ia adalah Pele "Sang Raja". Berikut kisah pencapaian Pele dan timnas Brasil.


Cuma Sehari Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri, Apa Saja Perkara yang Bisa Diajukan ke PTUN?

37 hari lalu

Cuma Sehari Gugatan Ferdy Sambo ke Jokowi dan Kapolri, Apa Saja Perkara yang Bisa Diajukan ke PTUN?

Ferdy Sambo menggugat Jokowi dan Kapolri ke PTUN soal pemecatannya. Sehari kemudian dicabut. Perkara apa saja yang bisa diajukan ke PTUN?


Kilas Balik Pemecatan Ferdy Sambo, Hanya Sehari Gugatan ke Jokowi dan Kapolri Dicabut

37 hari lalu

Kilas Balik Pemecatan Ferdy Sambo, Hanya Sehari Gugatan ke Jokowi dan Kapolri Dicabut

Setelah layangkan gugatan ke Jokowi dan kapolri di PTUN Jakarta, Ferdy Sambo cabut gugatan itu sehari kemudian. Ini soal pemecatan Ferdy Sambo.