TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri memeriksa seorang pejabat operasional di bidang informasi teknologi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Senin, 24 Mei 2021. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus dugaan bocornya data 279 juta pendiduk Indonesia.
"Dalam hal ini yang menangani operasional teknologi informasi di BPJS Kesehatan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono di kantornya, Senin, 24 Mei 2021.
Rusdi menjelaskan alasan permintaan klarifikasi itu. Sebelumnya, Bareskrim mengagendakan pemeriksaan untuk Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Namun, belakangan yang diperiksa adalah pejabat tersebut. Rusdi enggan menyebutkan identitas si pejabat.
Dia mengatakan polisi perlu mengetahui sistem informasi dan manajemen data para peserta BPJS Kesehatan. Selain itu, perlu pula diketahui aplikasi yang digunakan oleh BPJS. Informasi tentang tata kelola data peserta BPJS diharapkan dapat membantu penyidik untuk menyelediki dugaan kebocoran data tersebut.
Permintaan keterangan telah dimulai sejak pukul 10.30 hari ini. Hingga berita diturunkan pemeriksaan masih berlangsung. "Mudah-mudahan dari klarifikasi ini, Polri banyak mendapatkan informasi yang berguna untuk menuntaskan kasus," kata dia.
Data 279 juta peserta BPJS diduga bocor dan dijual di situs raidsforum.com. Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji.
Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal," kata dia dalam utas yang dibuat pada 12 Mei 2021.
