Denny Indrayana Sebut Jasa Sewa Buzzer di Kalsel Sampai Rp 1 M

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah

    Denny Indrayana bersama Difriadi Darjat usai menerima rekomendasi calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Selatan dari Partai Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2020. Denny Indrayana merupakan aktivis dan akademisi yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon Gubernur Kalimantan Selatan, Denny Indrayana, menyebut biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa jasa pendengung atau buzzer di Kalsel bisa mencapai Rp 1 M.

    “Sebagai gambaran di 2015, Cagub ini mengeluarkan Rp 500 miliar untuk keseluruhan biaya kampanye. Ada sumber yang menyebut sampai Rp 600 miliar, relasinya menyebut Rp 800 miliar,” kata Denny dalam diskusi Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki, Ahad, 2 Mei 2021. Sebagian dana ini diduga digunakan untuk buzzer. 

    Denny juga menceritakan bahwa ia pernah ditawari menggunakan jasa buzzer dalam pertarungan Pilkada 2020 Kalimantan Selatan. “Saya ditawarin 1 miliar rupiah. Paling murah yang menawarkan saya Rp 600 juta hanya untuk buzzer dengan orang cuma 20,” kata dia.

    Penggunaan buzzer dalam pilkada, kata Denny, mengumbar fakta dan data yang framingnya mengarah ke kampanye negatif bahkan kampanye hitam. Ia menilai, keberadaan buzzer hanya satu dari sekian tantangan yang dihadapinya selama ikut kontestasi pilkada.

    Di lapangan, Denny Indrayana menyebutkan ada berbagai laporan perihal pembagian sembako yang dikemas dengan zakat, takjil, ukuran paket yang lebih besar, hingga pembagian uang mendekati hari pemilihan. “Ada penggunaan RT digaji Rp 2,5 juta, kepala desa dan lurah digaji Rp 5 juta. Itu semua sudah menjadi rahasia umum,” ujarnya.

    Baca juga: Denny Indrayana Sebut Pilkada Kalsel Ladang Duitokrasi Vs Rakyatokrasi

    Catatan redaksi: Judul dan isi berita ini telah diubah pada Ahad, 2 Mei 2021 pukul 20.02 untuk menyesuaikan dengan ucapan narasumber. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.