TEMPO.CO, Jakarta - Imron Rosyadi Hamid, juru bicara Zannuba Ariffah Chafsoh atau akrab dipanggil Yenny Wahid, menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin semakin menunjukkan watak oligarkis.
Hal ini disampaikan Imron merespon dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Musyawarah Cabang 2021 yang dinilai menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. "Mbak Yenny Wahid memahami kekecewaan DPC-DPC PKB karena melihat arah partai yang keluar dari relnya dan sangat jauh dari tujuan didirikannya PKB oleh Gus Dur dan beberapa kiai," ujar Imron lewat pesan tertulis, Rabu, 14 April 2021.
"Dalam pandangan kami, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarkis dan nepotisme," lanjutnya.
Imron menyampaikan bahwa pihaknya mengetuk kesadaran semua pihak, termasuk internal DPP bahkan para sesepuh, agar mengingatkan Muhaimin Iskandar dan lingkaran elitenya untuk kembali kepada sejarah awal berdirinya partai.
"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Kami khawatir, diamnya para sesepuh akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh," ujar Imron.
Sejalan dengan pernyataan Imron, sejumlah kader PKB di daerah menyerukan desakan muktamar luar biasa. Mereka beralasan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.
Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya mengatakan, pelanggaran AD/ART itu contohnya dalam pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu, kata dia, tak ada proses penjaringan dari bawah.
Haris mengatakan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW mestinya melalui penjaringan dari bawah. Calon ketua DPC, kata dia, seharusnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang, lalu diusulkan kepada DPW. Namun dia menyebut mekanisme ini tak dilalui. Begitu pula dalam pemilihan ketua DPW.
"(Harusnya) ada penjaringan yang diusulkan oleh DPC-DPC baru ada penetapan pengurus DPW oleh DPP. Tiba-tiba ditunjuk aja oleh DPP," ujar Haris kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.
Haris tak menampik adanya aspirasi untuk mengganti Muhaimin Iskandar dengan ketua umum baru. Namun dia belum merinci saat ditanya ihwal sosok yang kira-kira berpotensi menggantikan Muhaimin.
Mantan Ketua DPC PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru mengklaim ada dukungan dari 10 DPW dan 113 DPC untuk menggelar muktamar luar biasa. Ketua DPP PKB Daniel Johan belum merespons konfirmasi Tempo ihwal adanya desakan muktamar luar biasa tersebut. Beberapa petinggi PKB yang dihubungi Tempo juga belum merespon.
Adapun Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menilai desakan muktamar luar biasa itu hanya mengikuti polemik kongres luar biasa yang terjadi di Partai Demokrat belum lama ini. "Itu kan ketularan Demokrat," kata Halim pada Jumat lalu, 9 April 2021. Ihwal alasan munculnya desakan itu, Halim menilai, wajar saja dan tak masalah jika partai melakukan penggantian ketua DPC.
Baca juga: Kader PKB di Daerah Desak Muktamar Luar Biasa, Ada yang Ingin Ganti Cak Imin
DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI
