Kader PKB di Daerah Desak Muktamar Luar Biasa, Ada yang Ingin Ganti Cak Imin

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri pemakaman almarhum KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Senin, 3 Februari 2020. Pemakaman pengasuh Ponpes Tebuireng, Gus Sholah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dan ribuan pelayat. ANTARA/Syaiful Arif

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menghadiri pemakaman almarhum KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah di Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Senin, 3 Februari 2020. Pemakaman pengasuh Ponpes Tebuireng, Gus Sholah tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting dan ribuan pelayat. ANTARA/Syaiful Arif

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah menyerukan desakan muktamar luar biasa. Mereka beralasan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bali 2019 sehingga perlu adanya evaluasi lewat MLB.

    Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Haris Sanjaya mengatakan, pelanggaran AD/ART itu contohnya dalam pelaksanaan musyawarah cabang dan musyawarah wilayah. Dalam forum pemilihan ketua partai di daerah itu, kata dia, tak ada proses penjaringan dari bawah.

    "Pelaksanaannya tidak memenuhi AD/ART, maka diperlukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan AD/ART tersebut. Forumnya muktamar luar biasa," kata Haris kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.

    Haris mengatakan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW mestinya melalui penjaringan dari bawah. Calon ketua DPC, kata dia, seharusnya diusulkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang, lalu diusulkan kepada DPW. Namun dia menyebut mekanisme ini tak dilalui. Begitu pula dalam pemilihan ketua DPW.

    "(Harusnya) ada penjaringan yang diusulkan oleh DPC-DPC baru ada penetapan pengurus DPW oleh DPP. Tiba-tiba ditunjuk aja oleh DPP," ujar Haris. 

    Haris mengatakan hal tersebut telah melanggar hasil Muktamar Bali 2019. Sehingga, dia berpandangan perlu ada evaluasi atas pelanggaran AD/ART itu, termasuk evaluasi kinerja kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pasca-muktamar 2019.

    Haris tak menampik adanya aspirasi untuk mengganti Muhaimin Iskandar dengan ketua umum baru. Namun dia belum merinci saat ditanya ihwal sosok yang kira-kira berpotensi menggantikan Muhaimin.

    "Soal sosok pengganti Cak Imin tentu harus melalui konsultasi dengan para sepuh Nahdlatul Ulama," ujar Haris.

    Desakan MLB juga disampaikan mantan Ketua DPC PKB Jeneponto, Sulawesi Selatan, Andi Mappatunru. Dia juga mengeluhkan mekanisme pemilihan ketua DPC dan ketua DPW yang ditunjuk langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat PKB.

    "Itu sangat tidak sesuai dengan kitah PKB saat didirikan, menghilangkan demokrasi dalam pemilihan ketua DPC dan DPW," ujar Andi Mappatunru secara terpisah.

    Selanjutnya: Diklaim ada dukungan 10 DPW dan 113 DPC...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.