TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mempercepat realisasi pemberian sejumlah bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menargetkan agar bantuan-bantuan sosial untuk bulan Maret 2021 dapat dicairkan pada pekan keempat di bulan yang sama.
"Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret juga sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin," kata Risma di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu, 17 Maret 2021
Sedikitnya ada tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Risma menjelaskan bahwa pihaknya beberapa bulan belakangan ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
"Beberapa bulan kemarin, kami melakukan perbaikan dan evaluasi data dengan daerah dan kami lakukan evaluasi juga dengan bank penyalur maupun PT Pos," ujarnya.
Kementerian Sosial menargetkan untuk memberikan BPNT kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan masing-masing 10 juta KPM untuk PKH dan BST. Namun, hingga saat ini, data hasil evaluasi dan sinkronisasi yang sebelumnya telah dikerjakan masih belum memenuhi jumlah target penyaluran tersebut sehingga pihaknya memutuskan untuk terlebih dahulu mengejar dan memenuhi target kuota program yang masih belum terisi.
Meski demikian, Risma berkomitmen untuk mengejar target sesegera mungkin agar pemerintah dapat segera mencairkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat. "Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota," ucapnya.
Oleh karena itu, Risma mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data yang dibutuhkan. Kementerian Sosial sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.
"Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan," tutur Risma.
DEWI NURITA
