Ini RUU yang Masuk Prolegnas, Ada RUU PKS dan RUU Larangan Minol

Reporter

Aktivis saat meletakkan sepatu dalam aksi diam 500 langkah awal sahkan RUU PKS di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Dalam aksi tersebut mereka menyusun Sebanyak 500 lebih pasang sepatu sebagai bentuk simbolisasi dukungan untuk mendorong DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pemerintah, dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyepakati perubahan daftar rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020—2024.

Dalam Raker tersebut disepakati RUU tentang Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas RUU Prioritas 2021 dan digantikan dengan RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diusulkan oleh Pemerintah.

"Apakah perubahan Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020—2024 bisa disetujui," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Raker Baleg bersama pemerintah dan DPD RI di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Lalu seluruh anggota Baleg DPR RI menyatakan setuju perubahan Prolegnas Prioritas 2021 dan Prolegnas 2020—2024.

Raker tersebut juga mengambil keputusan mengenai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang semula diusulkan anggota DPR menjadi usulan Baleg DPR.

Selain itu, jumlah RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 sebanyak 33 RUU, dan sebanyak 246 RUU masuk dalam Prolegnas 2020—2024.

Berikut 33 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021:

A. Usulan DPR:

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Diusulkan bersama pemerintah).

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

9. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

10. Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (Dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). (Diusulkan bersama Pemerintah).

11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

15. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

18. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

19. RUU tentang Praktik Psikologi.

20. RUU Larangan Minuman Beralkohol.

21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

B. Usulan Pemerintah:

1. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah).

6. RUU tentang Ibu Kota Negara. (Omnibus law)

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata

8. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020—2024 tertulis: Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

9. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

10. RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Usulan DPD:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan.

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

D. Daftar RUU Kumulatif Terbuka

1. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.

2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Demikian daftar RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2021.

Baca juga: Logika Sempit RUU Larangan Minuman Beralkohol






Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

12 jam lalu

Berharap RUU Daerah Kepulauan Dapat Perhatian Pemerintah

Pemerintah pusat dan fraksi-fraksi di DPR diharapkan memperhatikan pentingnya RUU Daerah Kepulauan.


Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

1 hari lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

1 hari lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

2 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

2 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

2 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

2 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

2 hari lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.