Terpopuler Nasional: Kisah Artidjo Alkostar Jadi Momok Koruptor dan KLB Demokrat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar tutup usia pada Ahad, 28 Februari 2021. Semasa hidup, bekas hakim agung itu dikenal sebagai hakim yang garang. TEMPO/Subekti

    Angggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar tutup usia pada Ahad, 28 Februari 2021. Semasa hidup, bekas hakim agung itu dikenal sebagai hakim yang garang. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita menjadi perhatian masyarakat sepanjang awal pekan, Senin, 1 Maret 2021. Berita pertama membahas tentang kisah almarhum Artidjo Alkostar menjadi momok tersendiri bagi para koruptor. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama.

    Adapun berita kedua membahas berkaitan dengan rencana lokasi kongres luar biasa Partai Demokrat yang berusaha untuk menggantikan Ketua Umum saat ini Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan digelar di Bali. Berikut ini dua berita terpopuler kanal nasional Tempo.

    1. Artidjo Alkostar Pernah Jelaskan Alasan Kenapa Sulit Hukum Mati Koruptor

    Nama Artidjo Alkostar menjadi momok tersendiri bagi para koruptor. Ia kerap menjatuhkan vonis yang lebih tinggi dari pengadilan tingkat pertama. Dalam salah satu wawancara dengan Tempo pada 2013, Artidjo mengungkapkan keinginannya menghukum berat koruptor, hingga hukuman mati.

    ADVERTISEMENT

    Sayangnya, kata dia, konstruksi hukum di pasal korupsi sering tidak pas. "Pasal ini dikaitkan lain dengan faktor lain di luar hukum. Misalnya bencana alam dan seorang koruptor mengulangi perbuatannya. Itu kan jarang. Dengan demikian, tidak akan tercapai hukuman mati itu, karena konstruksi hukumnya salah," katanya dalam wawancara dengan tim Majalah Tempo pada Desember 2013.

    Dia mencontohkan konstruksi hukum di Cina. Di Negara Tirai Bambu tersebut, kata Artidjo, konstruksi dan batasan hukumnya jelas. Misalnya, hukuman mati bagi orang yang korupsi Rp50 miliar. "Kalau konstruksinya jelas, hukuman mati bisa dicapai," ujarnya.

    Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta ini menyarankan agar konstruksi hukum terkait korupsi diamandemen. Namun, Artidjo ragu anggota legislatif mau mengamandemen. "Berani atau tidak kita mengamandemen? Pembuat undang-undang saja takut suatu saat kena, malah maunya mengamankan dirinya sendiri," ujar Artidjo.

    Artidjo Alkostar tutup usia pada Ahad, 28 Februari 2021. "Jenazah akan disemayamkan dahulu di Auditorium Abdulkahar Muzakkir Universitas Islam Indonesia Yogya kemudian dimakamkan di Makam Keluarga Besar Universitas Islam Indonesia," ujar Kepala Bidang Humas UII, Ratna Permata Sari.

    2. KLB Demokrat untuk Kudeta AHY akan Digelar di Bali

    Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengaku sudah mendapat informasi ihwal rencana lokasi kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat yang digagas oleh sejumlah pendiri dan senior partai.

    Menurut Herzaky, menurut informasi, kongres akan digelar di Bali. "Kalau katanya di Bali, sudah ada pernyataan teman-teman di Bali," kata Herzaky ketika dihubungi, Senin, 1 Maret 2021, sembari mengirimkan pesan terusan pernyataan dari DPD dan DPC Demokrat di Bali.

    Baca: Serukan KLB, Jhoni Allen: Demokrat Sudah Dicap Partai Dinasti

    Pesan terusan itu mengatasnamakan Ketua DPD Demokrat Bali I Made Mudarta, Ketua DPC Kabupaten Badung I Made Sunarta, Ketua DPC Kota Denpasar Ketut Asmara Putra, Plt Ketua DPC Kabupaten Tabanan I Nengah Pringgo, Ketua DPC Kabupaten Jembrana I Wayan Wardana.

    Kemudian Ketua DPC Kabupaten Buleleng Luh Gede Herryani, Ketua DPC Kabupaten Bangli I Komang Carles, Ketua DPC Kabupaten Karangasem I Gede Sumantara, Ketua DPC Kabupaten Klungkung Gde Artison Andrawata, dan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati.

    "Sehubungan dengan diembuskannya isu bahwa KLB ilegal Partai akan digelar di Bali, kami kader Demokrat se-Bali menyatakan, satu, bahwa kegiatan KLB tersebut kami pastikan ilegal. Dua, menolak dengan tegas digelarnya KLB ilegal tersebut di Bali," demikian tertulis dalam pesan tersebut.

    Pengurus Demokrat di Bali pun meminta pemerintah daerah, kepolisian, serta pihak berwenang lainnya untuk tak memberikan izin kegiatan KLB tersebut. Menurut mereka, KLB itu dipastikan tak akan memenuhi unsur kepemilikan suara sah dan syarat KLB yang diatur dalam AD/ART Demokrat hasil kongres V tanggal 15 Maret 2020, yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 18 Mei 2020.

    "Bila dipaksakan, maka kami tidak akan tinggal diam dan izinkan kami untuk bergerak meneggakkan swadharma kami kepada Partai Demokrat," begitu bunyi pesan itu.

    Tempo menghubungi salah satu penggagas KLB Partai Demokrat, Darmizal, untuk mengonfirmasi rencana lokasi KLB di Bali, tetapi belum direspons. Namun sebelumnya, Darmizal memang menyatakan kongres luar biasa akan digelar dalam waktu dekat. Darmizal mengatakan, pemecatan yang baru-baru ini dilakukan partai terhadap tujuh kader semakin memantik niat KLB tersebut.

    Tema soal Artidjo Alkostar dan Demokrat menjadi salah satu hal yang banyak dibaca di awal pekan ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Greysia / Apriyani, Dipasangkan pada 2017 hingga Juara Olimpade Tokyo 2020

    Greysia / Apriyani berhasil jadi pasangan pertama di ganda putri Indonesia yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang bulu tangkis.