Partai Demokrat Berhentikan Jhoni Allen Marbun dan Lakukan PAW dari DPR

Anggota Komisi VII F Demokrat, Jhony Allen Marbun merokok di dalam ruang rapat sebelum Rapat Kerja dengan Komisi VII, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Jhoni Allen Marbun. Ia dinilai terbukti menjadi pelaku gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Demokrat juga akan melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara II itu. "Terkait status Jhoni Allen Marbun sebagai anggota DPR RI, akan dilakukan PAW sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis, Sabtu, 27 Februari 2021.

Jumat kemarin, 26 Februari 2021, Demokrat mengumumkan pemecatan terhadap Jhoni Allen Marbun dan lima kader lainnya yang disebut menjadi pelaku gerakan pengambilalihan partai. Lima kader lainnya adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya.

"Keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat," kata Herzaky.

Herzaky mengatakan Dewan Kehormatan partai telah menggelar beberapa kali rapat dan sidang dalam sebulan ini hingga sampai pada keputusan tersebut. Selain itu, ia menyebut keputusan pemberhentian juga menjadi desakan para kader yang disampaikan melalui Ketua DPD dan DPC.

Baca juga: Demokrat Pecat 7 Kadernya, dari Jhoni Allen hingga Marzuki Alie

Dewan Kehormatan Demokrat, kata Herzaky, menetapkan enam orang itu terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan partai. Yakni dengan mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan.

Mereka juga dianggap menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoaks lantaran menyebut kepengurusan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah gagal sehingga harus diturunkan melalui kongres luar biasa.

Demokrat menilai tindakan pengkhianatan dan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa itu merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas, dan eksistensi partai. Hal itu pun dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pakta Integritas, dan Kode Etik Partai Demokrat.

Perbuatan dan tingkah laku keenam orang itu juga dinilai telah terang benderang. "Oleh karena itu menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya, atau diperiksa secara khusus," ujar Herzaky.

Menurut dia, mekanisme ini sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat. Tempo berusaha menghubungi Jhoni Allen Marbun untuk meminta tanggapan melalui panggilan telepon dan pesan, tetapi belum berhasil.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

6 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

9 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

13 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

14 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

15 jam lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

16 jam lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

16 jam lalu

Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

PKS menyatakan Anies Baswedan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan majelis syura mereka.


NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

18 jam lalu

NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

NasDem tak menghadiri pengumuman dukungan PKS terhadap Anies Baswedan.


Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

23 jam lalu

Dinasti Politik Keluarga Jokowi Mencuat, DPR Disarankan Bikin Aturan Khusus

Aturan soal dinasti politik dinilai perlu dibuat setelah putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, menyatakan juga ingin masuk ke dunia politik.


Demokrat Sebut Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan Akan Teken Keputusan Dukung Anies Baswedan

23 jam lalu

Demokrat Sebut Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan Akan Teken Keputusan Dukung Anies Baswedan

Tiga ketua umum partai koalisi perubahan, NasDem, PKS, dan Partai Demokrat akan bertemu untuk meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan.