Terapkan Surat Edaran Kapolri soal UU ITE, Kasus Novel Baswedan akan Dimediasi

Reporter

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menerima suntikan pertama Vaksin COVID-19, di gedung KPK, Selasa, 23 Februari 2021. Pelaksanaan program Vaksinasi COVID-19 dilingkungan KPK ini sebagai upaya percepatan pengendalian dan penanganan penyebaran pandemi COVID-19. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono mengatakan proses mediasi untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran UU ITE mulai diterapkan sejak diterbitkan Surat Telegram dan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Perkara Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Hal itu juga berlaku untuk menyelesaikan kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan yang dilaporkan oleh Dewan Pengurus Pusat Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas ke Bareskrim Polri lantaran dianggap melakukan provokasi melalui akun Twitter soal meninggalnya Soni Eranata alias Ustad Maaher At-Thuwailibi.

"Sejak Surat Edaran dan STR (Surat Telegram) muncul, artinya semua (kasus ITE) diperlakukan seperti itu. Kasus Novel juga akan sama, diberlakukan SE itu," tutur Rusdi di kantornya, Jakarta, Selasa, 23 Februari 2021.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram mengenai pedoman bagi penyidik dalam penegakan hukum kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Surat telegram itu bernomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang pedoman penanganan hukum kejahatan siber berupa pencemaran nama baik, fitnah ataupun penghinaan.

Dalam surat telegram itu Kapolri meminta kasus pencemaran nama baik, fitnah dan penghinaan bisa dapat diselesaikan dengan restorative justice dan tidak dilakukan penahanan terhadap pelaku. Dalam tiga kasus itu, penyidik diminta memedomani Pasal 27 ayat 3 UU ITE, Pasal 207 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Sejumlah tindak pidana UU ITE bisa dimasukkan ke dalam kategori berpotensi memecah belah bangsa bila mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis. Untuk kasus SARA, proses hukumnya berpedoman pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE, Pasal 156 KUHP, Pasal 156a KUHP, Pasal 4 UU nomor 40 Tahun 2008.

Kemudian penanganan penyebaran berita bohong memedomani Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946. Penyidik diminta melaksanakan gelar perkara dengan Kabareskrim atau Dirtipidsiber secara virtual meeting/ zoom meeting dalam setiap tahapan penyidikan dan penetapan tersangka.

Kapolri juga mengeluarkan SE bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif.
Surat bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri pada Jumat 19 Februari 2021. Dua SE Kapolri itu berkaitan dengan penerapan penyelesaian perkara UU ITE.

Baca Juga: Cuitannya Dipolisikan, Novel Baswedan: Yang Saya Sampaikan Itu Adalah Kepedulian






Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

19 jam lalu

Bus Pemain Persis Solo Dilempari di Tangerang, Gibran Langsung Colek Kapolri

Menurut Gibran, pelemparan ke bus pemain Persis Solo terjadi karena polisi tidak tegas dalam kasus Tragedi Kanjuruhan


KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

2 hari lalu

KPK dan BCA Salah Blokir Rekening Penjual Burung, Novel Baswedan: Kurang Verifikasi Data

Eks penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan kasus salah blokir rekening penjual burung oleh KPK dan BCA karena kurang vefikasi data.


Mengingat Kembali Janji Manis Hunian yang Ditawarkan Meikarta, Apa Saja?

3 hari lalu

Mengingat Kembali Janji Manis Hunian yang Ditawarkan Meikarta, Apa Saja?

Sebanyak 18 konsumen Meikarta digugat perdata oleh Meikarta usai menuntut haknya. Apa saja janji manis yang sempat ditawarkan Meikarta sebelumnya?


Rekam Jejak Mochtar Riady, Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Rp 56 Miliar

3 hari lalu

Rekam Jejak Mochtar Riady, Pemilik Meikarta yang Gugat Konsumen Rp 56 Miliar

Kasus Meikarta ramai diperbincangkan publik usai pengembang apartemen itu, PT MSU, menggugat 18 konsumennya. Siapa konglomerat di belakang MSU?


Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

3 hari lalu

Tak Hanya Digugat Rp 56,1 Miliar, Ternyata Ada Deretan Gugatan Lain dari PT MSU ke Konsumen Meikarta

Tidak hanya menggugat konsumennya Rp 56,1 miliar, pengembang apartemen Meikarta PT MSU ternyata mengajukan sederet gugatan lainnya. Apa itu?


Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

3 hari lalu

Kapolri Janji Pantau Kasus Tabrak Lari Mahasiswi di Cianjur

Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Listyo Sigit Prabowo diminta turun tangan mengusut kematian Selvi.


Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

4 hari lalu

Jokowi Puji Kapolri di Kasus Ibu Beri Kopi Susu Saset ke Bayi

Jokowi memuji kecepatan Kapolri dalam menanggapi kasus pemberian kopi susu saset ke bayi 7 bulan di Gowa. Ia pun menyingung peran Posyandu.


Digugat Rp 56 Miliar, 18 Konsumen Meikarta Jalani Sidang Pencemaran Nama Baik Hari Ini

5 hari lalu

Digugat Rp 56 Miliar, 18 Konsumen Meikarta Jalani Sidang Pencemaran Nama Baik Hari Ini

Sejumlah 18 orang konsumen Meikarta menghadapi sidang perdana kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat hari ini.


Jokowi Akui Besarnya Kontribusi NU untuk Indonesia

7 hari lalu

Jokowi Akui Besarnya Kontribusi NU untuk Indonesia

Jokowi juga memberikan apresiasi besarnya pada penyelenggaraan Porseni (Pekan Olahraga dan Seni) NU.


Cegah Jual Beli Program Restorative Justice, Polri Buka Aduan Online

11 hari lalu

Cegah Jual Beli Program Restorative Justice, Polri Buka Aduan Online

Polri mengatakan memiliki sistem pengawasan untuk mencegah praktik jual beli penyelesaian perkara melalui Program Restorative Justice.