Kemenkumham: Penghuni Lapas dan Rutan di Atas Kapasitas, Potensi Rusuh Besar

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis 2 April 2020. Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    Sejumlah warga binaan berjemur di bawah matahari di Rutan kelas 1, Depok, Jawa Barat, Kamis 2 April 2020. Kementerian Hukum dan HAM menerapkan protokol kesehatan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas) dengan meminta warga binaan berjemur guna membantu meningkatkan imunitas. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Dodot Adikoeswanto, menyampaikan permasalahan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang overkapasitas.

    “Persoalan yang mengemuka saat ini di jajaran pemasyarakatan adalah adanya overcrowded atau kondisi di mana jumlah penghuni lebih besar dari kapasitas di lapas dan rutan,” kata Dodot dalam konferensi pers, Senin, 15 Februari 2021.

    Dodot menyebutkan data per 14 Februari 2021, terdapat 252.384 warga binaan pemasyarakatan yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Adapun kapasitas lapas dan rutan negara saat ini hanya untuk 135.704 orang.

    Dengan jumlah yang overkapasitas, Dodot menilai ada berbagai macam kompleksitas dan tantangan dalam melayani warga binaan. “Karena potensi terjadi keributan, kerusuhan, pelarian dengan kondisi yang overcapacity jadi lebih besar,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Meski demikian, Dodot mengapresiasi sejumlah pencapaian atas kerja sama Kemenkumham bersama lima lembaga yang tergabung dalam Koalisi untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP). Salah satunya dengan melakukan training of trainers atau pelatihan bagi pelatih kepada petugas pemasyarakatan.

    Pelatihan bertujuan agar petugas memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas dan fungsinya, khususnya memberikan perlakuan yang benar sesuai norma dan standar hak asasi manusia kepada warga binaan di lapas, lapas perempuan, LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

    Lima lembaga yang tergabung dalam KUPP antara lain Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mereka bekerja sama dengan Kemenkumham dalam mencegah terjadinya penyiksaan oleh petugas lapas.

    FRISKI RIANA

    Baca Juga: Penjara Penuh, Yogyakarta Bangun Dua Lapas Baru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.