Deretan Keluhan Kader Demokrat terhadap AHY: dari Pungutan hingga Soal Pilkada

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (ki-ka) Hengky Luntungan, Yus Sudarso, Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Muhammad Darmizal, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Tri yulianto, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Sofwatilla Mohzaib dan Mantan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Anton Rifai saat konferensi pers di Mall Billagio, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Dalam konferensi tersebut sejumlah tokoh pendiri dan senior Partai Demokrat menyampaikan tanggapan serta keluhan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal adanya pihak yang akan mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    (ki-ka) Hengky Luntungan, Yus Sudarso, Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Muhammad Darmizal, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Tri yulianto, Mantan Wasekjen Partai Demokrat Sofwatilla Mohzaib dan Mantan Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Anton Rifai saat konferensi pers di Mall Billagio, Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Dalam konferensi tersebut sejumlah tokoh pendiri dan senior Partai Demokrat menyampaikan tanggapan serta keluhan terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal adanya pihak yang akan mengambil alih kepemimpinan di Partai Demokrat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Partai Demokrat, Darmizal menyebut bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) merupakan mekanisme pergantian kepemimpinan partai yang konstitusional yang sudah diatur dalam AD/ART partai. Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui KLB.

    "Wajar jika ada aspirasi yang menginginkan KLB sebagai bentuk kritik atas kepemimpinan AHY. Nama eks Panglima TNI Moeldoko kemudian digadang," kata eks Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat ini dalam konferensi pers di Restoran Dapur Sunda, Mall Bellagio Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 2 Februari 2021.

    Politikus senior Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebut bahwa selama ini para senior banyak menerima keluhan akan kepemimpinan AHY. Pertama, DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC. Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Demokrat di daerah.

    Selanjutnya, kata Yahya, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Eks Majelis Demokrat: AHY Selesaikan Masalah Ini Pakai Tenaga Muda, Jangan Lebay

    Selain itu, katanya, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah.

    Kemudian, hasil Pilkada juga banyak yang gagal. AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen. "Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar," ujar Yahya.

    Eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior. "Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya (mereka yang didatangi, red)," ujarnya.

    Sementara itu, AHY menyebut ada lima aktor yang ingin mengganti dengan paksa Ketum Demokrat yang sah, dengan menyelenggarakan KLB. Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, lanjut AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. "Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ujar AHY.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.