Perludem Minta DPR Rampungkan Draf Revisi UU Pemilu

Seorang warga mencelupkan jarinya usai mencoblos pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Dari sekitar 340 kasus sengketa hasil Pemilu hanya TPS ini yang diputuskan menjalani pencoblosan ulang. ANTARA/Basri Marzuki

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong agar DPR segera merapungkan draf revisi UU Pemilu.

"Prioritas utama saat ini adalah RUU tersebut mesti segera difinalkan, lalu diserahkan kepada pemerintah agar pembahasan bersama bisa segera dimulai," kata peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil kepada Tempo, Kamis, 28 Januari 2021.

Fadli mengatakan, konsen waktu menjadi sangat penting karena RUU Pemilu akan berdampak pada penyesuaian desain waktu pemilu. "Tidak hanya jadwal pelaksanaan Pemilu 2024, tapi juga akan sangat berpengaruh kepada jadwal pelaksanaan pilkada," katanya.

Menurut Fadli, revisi aturan Pemilu penting untuk segera dibahas karena banyak aspek yang harus diperbaiki dan ditata. Salah satunya, soal jadwal pelaksanaan pemilu, kewenangan dan nomenklatur lembaga penyelenggara pemilu, hingga menghitung dan simulasi beban pelaksanaan manajemen pemilu.

Baca juga: PDIP Tak Ingin Revisi UU Pemilu, Pilkada Tetap 2024

Terkait terbelahnya sikap DPR atas RUU Pemilu, Fadli berharap hal tersebut tidak berangkat dari kepentingan taktis jangka pendek beberapa kelompok.

"Karena RUU Pemilu tidak hanya bicara kepentingan konstestasi dan eksistensi parpol," ujarnya sembari menambahkan bahwa RUU Pemilu punya substansi lebih penting, yakni memfasilitasi daulat rakyat secara luber dan jurdil.

Wacana revisi aturan mengenai pemilu sedang bergulir di dewan. Salah satu agenda revisi adalah mengubah jadwal Pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Sehingga akan ada perubahan pada UU Pilkada.

Sikap parpol pun terbelah mengenai wacana tersebut. Partai Persatuan Pembangunan, misalnya, menilai revisi UU Pemilu belum relevan. Penolakan tersebut menyusul sikap Partai Amanat Nasional yang menyatakan UU Pemilu belum saatnya direvisi.






MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

8 jam lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

16 jam lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

1 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

1 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

2 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.