Kecewa Gugatannya Ditolak, Rizal Ramli: MK Lebih Mendengar Suara Kekuasaan

Rizal Ramli saat tiba untuk mengajukan judicial review tentang threshold atau ambang batas pemilihan Presiden ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 4 September 2020.TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, JakartaRizal Ramli mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatannya soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold

“Kami sangat kecewa dengan putusan MK yang tidak memiliki argumen hukum yang kuat. MK lebih mendengarkan suara kekuasaan,” kata Rizal lewat keterangan tertulis, Ahad, 17 Januari 2020.

Rizal mengatakan sistem ambang batas presiden 20 persen merupakan legalisasi dari sistem politik uang dan kriminal yang merusak kehidupan bernegara dan merugikan kepentingan sosial ekonomi masyarakat.

Di seluruh dunia, kata dia, ada 48 negara yang menggunakan sistem pemilihan dua tahap seperti di Indonesia, tetapi tidak ada pembatasan semacam presidential threshold. Dia mengatakan di Ukraina yang bahkan memiliki 39 calon presiden, dengan 18 orang dicalonkan parpol yang berbeda dan 21 orang dicalonkan independen.

“Itulah esensi demokrasi yang sesungguhnya, rakyat yang menyortir dan memilih calon presiden. Bukannya malah parpol yang melakukan sortir dan pre-seleksi calon presiden berdasarkan kriteria kekuatan finansial,” kata dia.

Baca juga: Rizal Ramli Mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menurut Rizal, akibat sistem presidential threshold, kekuatan uang menjadi sangat menentukan bagi pemilihan pemimpin di Indonesia. Kelompok utama yang mendukung sistem itu, kata dia, adalah bandar dan cukong.

“Para hakim MK yang menolak pembahasan masalah yang sangat prinsipil ini menunjukkan kelemahan pemahaman mereka terhadap sistem demokrasi dan tanda dari gejala kepicikan dan kecupetan berpikir,”  kata dia.

Rizal Ramli mengatakan tengah mempertimbangkan opsi selanjutnya setelah MK menolak gugatannya. Dia mengatakan hal itu untuk mendorong pembahasan yang berbobot dan ilmiah tentang buruknya sistem presidential threshold.






ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

9 jam lalu

ICW Desak Jokowi Tolak Keluarkan Kepres Pemberhentian Hakim MK Aswanto

DPR mencopot hakim MK Aswanto. ICW menilai DPR memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum.


Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

2 hari lalu

Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Majelis Warga deklarasikan Anies Baswedan untuk jadi Capres 2024.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan, dan Bukan Anies Baswedan Jadi Presiden

2 hari lalu

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan, dan Bukan Anies Baswedan Jadi Presiden

Ridwan Kamil menyebut mendukung siapa pun bakal calon presiden 2024. Ia mendukung Anies Baswedan, juga sokong kalau takdirnya bukan Anies Baswedan.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

2 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.


Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

3 hari lalu

Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen Dinilai Persempit Demokrasi

Selain ke MK, upaya mengubah ketentuan presidential threshold dinilai mesti melalui komunikasi dengan pimpinan partai politik.


Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

3 hari lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

3 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

4 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu