Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum Maluku Utara menyatakan tak akan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum 2009. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Maluku Utara Aziz Kharie, keputusan ini karena pemerintah tak menghargai produk yang dihasilkan Komisi Pemilihan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Keputusan ini diikuti bukan hanya Komisi tingkat provinsi, tapi juga kabupaten/kota, kata Aziz dalam jumpa pers di kantor Komisi Pemilihan Umum pusat, Jakarta, Senin (27/10). Bahkan, menurut Aziz, Komisi provinsi dan kabupaten/kota kemungkinan tak akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif tetap pada akhir Oktober ini. Menjelang Lebaran lalu, pemerintah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Thaib Armiyn-Abdul Gani Kasuba. Keputusan ini berbeda dengan hasil penghitungan Komisi Maluku Utara yang memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo.Sebenarnya, ada dua versi penghitungan hasil pemilihan Gubernur Maluku Utara. Versi pertama, sebagian anggota yang telah dinonaktifkan oleh Komisi pusat memenangkan Thaib-Kasuba. Tapi, pelaksana tugas Ketua Komisi Maluku Utara, Muchlis Tapitapi, yang didukung Komisi Pemilihan pusat memenangkan pasangan Abdul Gafur-Abdurrahim Fabanyo.Menurut Aziz Kharie, pemerintah tak pernah melibatkan Komisi Pemilihan dalam mengambil keputusan soal pemenang pemilihan kepala daerah setempat. Keputusan pemerintah memenangkan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba merupakan bentuk intervensi atas kemandirian Komisi Pemilihan. Keputusan pemerintah mencederai proses demokrasi, katanya.Komisi provinsi dan kabupaten/kota akan mengirimkan petisi ke Presiden Yudhoyono, Senin (27/10) siang ini. Petisi ini menyatakan semua Komisi Pemilihan di Maluku Utara menolak keputusan Menteri Dalam Negeri yang bertentangan dengan hasil penghitungan Komisi setempat. Komisi juga mendesak Presiden meninjau ulang keputusannya dalam penyelesaikan pemilihan Gubernur Maluku Utara.Petisi ini ditandatangani oleh lima anggota Komisi Maluku Utara, dan sejumlah anggota Komisi kabupaten/kota. Antara lain lima anggota Komisi Kota Ternate, lima anggota Komisi Kota Tidore Kepulauan, lima anggota Kabupaten Halmahera Barat, empat anggota Kabupaten Halmahera Timur, empat anggota Komisi Kabupaten Halmahera Utara, empat anggota Komisi Kabupaten Halmahera Selatan, dua anggota Komisi Kabupaten Kepulauan Sula, dan satu anggota Komisi Halmahera Tengah.Anggota Komisi Pemilihan Maluku Utara, Muchlis Tapitapi, menyatakan semua anggota Komisi yang menandatangani petisi siap bertanggung jawab atas keputusannya. Mereka juga siap menghadapi sidang Dewan Kehormatan jika dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum. Kami siap diberhentikan, katanya.Pramono
Iklan
